Soal Kebijakan Tembakau, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Mau...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah diminta bersikap independen dan memperhatikan kesejahteraan para petani tembakau serta pekerja dalam mengambil kebijakan terkait industri hasil tembakau (IHT). Pasalnya, IHT telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Nur Nadlifah mengatakan, saat ini banyak pihak yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau melalui kampanye-kampanye hitam antitembakau. Padahal, menurut Nur, seringkali kampanye-kampanye yang dilakukan tak berdasar dan tanpa data.

“Dorongan ini akan mematikan industri hasil tembakau karena tujuan mereka adalah menghancurkan keberadaan tembakau dengan menggencarkan berbagai tuduhan yang belum tentu faktual dan bahkan menyudutkan, seakan-akan industri ini adalah sebuah dosa besar. Hal tersebut sangat tidak pantas mengingat jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri ini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/5/2022).

Nur meminta pemerintah mampu untuk tidak diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap menjaga independensi. Baca Juga: Pelaku IHT Minta Pemerintah Kaji Ulang Regulasi Tembakau, ini Sebabnya...

"Mata rantai industri ini sangat masif. Tidak ada negara lain yang model sektor pertembakauannya seperti di Indonesia karena jenis rokok kretek itu budaya asli kita. Tekanan di satu sisi pasti akan berdampak pada seluruh ekosistem industri. Maka itu, kita harus ingat dan memegang teguh netralitas dalam proses penyusunan kebijakan. Jangan mau diintervensi atau diprovokasi” kata Nur.

Menurut Nur, kampanye-kampanye hitam tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menyakiti hati jutaan rakyat yang menggantungkan nasibnya pada IHT, termasuk para petani dan pekerja. Padahal, industri ini telah membantu negara melalui penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2019, IHT telah menyerap sebanyak 5,98 juta tenaga kerja. Selain itu, data Badan Pusat Statistik tahun 2019 juga menyebutkan bahwa 89% dari seluruh pekerja di sektor pengolahan tembakau adalah pekerja perempuan, yang mayoritas adalah lulusan SD atau SMP.

Nur juga menambahkan kontribusi IHT terhadap negara tidak hanya sebatas penyerapan tenaga kerja, akan tetapi juga penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) yang sangat diandalkan pemerintah, khususnya di kala perekonomian negara melambat akibat pandemi dan saat ini sedang berupaya untuk pulih. Pada tahun 2021 saja, IHT menyumbang senilai Rp 188,81 triliun ke pendapatan negara melalui cukai.

“Kontribusinya besar sekali kepada negara. Oleh karena itu, pemerintah diminta hati-hati mengambil kebijakan terkait industri ini. Jangan sampai ada intervensi dari pihak tertentu. Pemerintah harus berpihak ke petani dan pekerja, apalagi pekerja linting SKT. Saya melihat semangat Kartini yang luar biasa pada mereka.” papar Nur Nadlifah.