Malaysia Kian Getol Minta ASEAN Buka Komunikasi dengan Pemerintah Bayangan Myanmar karena...

Warta Ekonomi, Kuala Lumpur -

Malaysia menyerukan ASEAN untuk membuka saluran informal dengan pemerintah bayangan Myanmar dalam sebuah langkah. Malaysia telah mengisyaratkan selama berbulan-bulan untuk menjangkau apa yang disebut negara itu Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG).

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengungkapkan bahwa ia telah mengadakan pertemuan virtual dengan mitra NUG-nya pada Februari, pertama kalinya seorang anggota ASEAN mengaku melakukan kontak dengan pemerintah bayangan.

Baca Juga: Sang Menteri Umumkan Kabar Tak Sedap Soal Kesehatan Malaysia, Mohon Waspada

Saifuddin melangkah lebih jauh pada konferensi pers 30 April, mengumumkan bahwa Malaysia akan mengusulkan kepada ASEAN agar terlibat dengan NUG sebagai sebuah blok.

“Kami tidak mengusulkan ASEAN untuk mengakui pemerintah lain, tetapi keterlibatan informal seperti itu mungkin bisa dilakukan, terutama tentang bagaimana bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Myanmar yang masih di negara mereka dapat disalurkan,” kata Saifuddin, dikutip laman VOA News.

Dipimpin dari persembunyian dan pengasingan oleh anggota pemerintah terpilih yang digulingkan militer, NUG mengklaim mewakili suara rakyat Myanmar yang sebenarnya, dan menyatakan perang terhadap junta pada bulan September.

PBB mengatakan junta telah membunuh ratusan warga sipil sejak kudeta dan membuat ratusan ribu mengungsi dalam pertempuran dengan perlawanan bersenjata nasional.

Negara-negara ASEAN sejauh ini hanya terlibat secara terbuka dengan junta.

Junta, yang telah menetapkan NUG sebagai kelompok teroris, menanggapi pada 3 Mei, menyebut proposal Malaysia “tidak bertanggung jawab dan sembrono” dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh outlet berita yang dikelola negara The Global New Light of Myanmar.

"Pernyataan seperti itu dapat bersekongkol dengan terorisme dan kekerasan di negara itu, menghambat upaya anti-terorisme pemerintah Myanmar dan melanggar perjanjian internasional terkait dengan memerangi terorisme," imbuh Saifuddin.