Daya Beli Bakal Terancam Anjlok, Pemerintah Pun Diminta Tunda Kenaikan Harga

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar pemerintah menunda wacana kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price) untuk mencegah terjadinya lagi penurunan daya beli.

Pasalnya, saat ini perekonomian negara tengah menunjukkan performa yang membaik dengan capaian 5,01% pada triwulan I/2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Secara keseluruhan, sebenarnya pertumbuhan konsumsi kita belum benar-benar pulih, sehingga apabila ada upaya meningkatkan sejumlah administered price ke depan, siap-siap daya beli akan rontok lagi," kata Eko dalam konferensi pers Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2022, Rabu (11/5).

Eko mengakui terdapat perbaikan pada konsumsi masyarakat yang tercermin dari naiknya harga kebutuhan pokok, seperti makanan dan minuman, perumahan, air, dan bahan bakar rumah tangga. Hal ini menunjukkan pengendelian pandemi berhasil memulihkan daya beli masyarakat.

Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,34% year-on-year (yoy) pada kuartal I/2022 dinilai lebih disebabkan oleh capaian konsumsi rumah tangga yang terkontraksi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga: Mobilitas Warga Melewati Normal, Ekonomi Kuartal I 2022 Tumbuh 5,01%

Oleh karena itu, Eko berharap pemerintah dapat menahan harga bahan pokok agar target pertumbuhan ekonomi negara sebesar 5,2% untuk tahun ini dapat tercapai.

"Sebisa mungkin kita tahan. Misalnya, harga energi, LPG, Pertalite, listrik, dan beberapa harga kebutuhan pokok. Kalau ini bisa dilakukan, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi 5,2% yoy di 2022 bisa tercapai," tutur dia.