Pasca Mudik Masyarakat Ingin Pemerintah Tindaklanjuti Vaksin Halal MA

Menurut Direktur MSI Asep Rohmatullah, mayoritas responden (87.8%) mendukung adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal.

Hanya 1.1% responden yang menolak. Namun sayangnya, kata Asep, putusan MA nomor 31 P/HUM/2022 tersebut baru diketahui kurang dari seperempat responden (22.7%).

Dukungan publik, lanjut Asep, semakin dikuatkan dengan pendapat sebagian besar responden (78%) yang mengaku sangat kecewa apabila pemerintah tidak menjalankan putusan MA.

“Sebanyak 78.4% responden menyatakan sangat kecewa bila pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang telah mewajibkan penyediaan vaksin halal untuk masyarakat Muslim. Hanya 7.6% responden yang mengatakan tidak kecewa. Sisanya, 14% tidak tahu/tidak menjawab,” tandas Asep.

Asep menegaskan, pemerintah akan terancam kehilangan kepercayaan publik apabila tidak segera menjalankan putusan MA.

Hal ini terkonfirmasi bahwa mayoritas responden (89.7%) lebih banyak memilih pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah akan kehilangan kepercayaan jika tidak menjalankan putusan MA dibanding pendapat sebaliknya yang menyatakan pemerintah tidak akan kehilangan kepercayaan publik jika tidak menjalankan putusan MA (2.4%).