Pasca Mudik Masyarakat Ingin Pemerintah Tindaklanjuti Vaksin Halal MA

Sementara mengenai informasi yang menyebutkan adanya 50 juta lebih dosis vaksin mengandung material haram diperkirakan akan kadaluarsa pada bulan Mei tahun ini, Asep menjelaskan hanya 12.1% responden yang tahu. Sebaliknya, 87.9% mengaku tidak tahu terkait informasi tersebut.

“Dari responden yang menjawab tahu, mayoritas responden (86.5%) menolak jika 50 juta vaksin tersebut disuntikkan kepada masyarakat muslim. Hanya 10.8% yang tetap mau menerima. Dan 2.7% responden tidak menjawab,” ungkapnya.

Dari semua responden pemudik, Asep menyatakan sebanyak 50.7% responden menyatakan sudah divaksin booster. Kemudian yang divaksin 2 kali, 39.9%, dan yang baru 1 kali 9.5%.

“Umumnya, mayoritas responden (68.1%) mengatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali jika vaksin booster dijadikan syarat mudik lebaran. Sebanyak 22.5% responden menyatakan sangat setuju/cukup setuju. Tidak tahu/tidak menjawab 9.2 persen,"

"Bahkan responden juga tidak setuju (79.3%) bila vaksin booster dijadikan syarat administratif untuk mendapatkan pelayanan publik seperti mengurus KTP, KK, sekolah anak, bantuan sosial, dan syarat-syarat lainnya. Yang sangat setuju/cukup setuju (15.6%), tidak tahu/tidak menjawab (5.1%),” ungkap Asep.

Terkait dengan calon pejabat publik pada masa mendatang, Asep menerangkan adanya indikasi publik tidak mau memilih para calon tersebut yang terlihat tidak peduli pada kehalalan produk, termasuk kehalalan vaksin. 

"Ada 63.3% responden yang tidak akan memilih calon presiden yang tidak peduli terhadap vaksin halal. Yang akan tetap memilih 3.3%. Ragu-ragu, 17.5%. Tidak menjawab 15.8%,” terang Asep.

Bukan saja pada konteks pencapresan, lanjut Asep, jawaban serupa juga terekam enggannya mayoritas responden (sekitar 65%) memilih partai serta caleg yang nampak tidak peka terhadap vaksin halal.