Pasca Mudik Masyarakat Ingin Pemerintah Tindaklanjuti Vaksin Halal MA

Kemudian yang menjawab Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebanyak 31.4%, lalu Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (15.5%), Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan (3.9%), Kepala BPOM, Penny K. Lukito (2.3%), pihak lainnya (0.4%). Tidak tahu/tidak menjawab (8.3%).

Asep mengutarakan sejauh ini baru 37.3% responden yang mengetahui adanya vaksin halal dan haram. Sementara, yang tidak tahu sebanyak 62.3%.

Adapun jenis vaksin yang disebut sebagai vaksin yang haram atau tidak mendapatkan sertifikat halal oleh responden adalah AstraZeneca (23.5%), Sinovac (8.6%), Pfizer (8.2%), Moderna (7.5%), Johnson-Johnson (7.3%), Sinopharm (2.2%), Zifivax (1.5%), Merah Putih (0.4%). Tidak tahu/tidak menjawab (55.8%).

“Sedangkan jenis vaksin halal yang paling banyak disebut adalah Sinovac (51.3%). Kemudian, Merah Putih (22.8%), Zifivax (9.3%), AstraZeneca (7.3%), Pfizer (4.7%), Sinopharm (4.7%), Moderna (3.4%), Johnson-Johnson (1.1%). Tidak menjawab (33.4%)”, katanya.

Saat responden ditanya lembaga manakah yang paling berhak mengeluarkan sertifikasi vaksin halal di Indonesia, Mayoritas responden (83.5%), kata Asep, menyatakan MUI. Sedangkan responden yang menyatakan Kemenag RI ada 10.6%. Badan Halal (0.3%), pihak lainnya (0.1%). Tidak menjawab (5.5%).

“Dan apabila memang sudah ada vaksin halal, hampir seluruh responden (94.1%) menyatakan pemerintah wajib menyediakannya. Hanya 5.9% yang menyatakan pemerintah tidak wajib menyediakan,".

"Terlebih Hampir semua responden (95.8%) lebih memilih vaksin halal di banding vaksin haram (0.3%), dan bila dipaksa untuk mendapatkan vaksin haram, sebanyak (84.1%) akan menolak. Yang mau menerima vaksin haram hanya (7.4%). Tidak tahu/tidak menjawab (8.5%)”, ujar mantan peneliti LSI-Denny JA.

Selain berharap segera tersedianya vaksin halal, Asep menuturkan sebagian besar responden menginginkan vaksin halal tersebut diberikan secara gratis.

“Sebagian besar responden (72.6%) akan menolak divaksin jika harus berbayar atau tidak gratis. Hanya 14.7% yang mau divaksin meski harus membayar. Ada 12.7% yang tidak tahu/tidak menjawab,” ucapnya.

Terkait adanya informasi vaksin bersertifikat halal MUI seperti Sinovac, Zifivak, dan Merah Putih sedang diproduksi di Indonesia, Asep menuturkan, hanya (29.3%) responden yang mengetahui. Selebihnya (70.7%) tidak tahu.

Padahal dari responden yang mengetahui, mayoritas (95.8%) setuju dan mendukung diproduksinya vaksin halal tersebut sebagai karya anak bangsa. Hanya (1.9%) yang tidak setuju dan tidak mendukung.

“Dengan kata lain tingkat apresiasi publik terhadap diproduksinya vaksin halal seperti Sinovac dan lainnya sangat tinggi. Tidak menutup kemungkinan, semakin banyak yang tahu maka akan cenderung setuju dan mendukung,” ungkap Asep.