Indonesia dan Jerman Sepakat! Kerja Sama Fokus Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Pada ketiga sesi, delegasi Indonesia menegaskan perlunya strategi dan gebrakan pembiayaan inovatif, termasuk blended finance, untuk investasi infrastruktur. 

Sebagai pemegang Presidensi G20 2022, Indonesia turut mengundang Jerman untuk hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan di Belitung pada 7-9 September 2022 mendatang. 

Baca Juga: Soal Formula E, Pengadaan Pawang Hujan Disebut Tidak Perlu, Alasannya...

“Ini akan menjadi saat yang tepat bagi anggota G20 untuk menentukan hasil nyata dan proyek kerja sama yang dapat diterapkan, dan akan didukung oleh G7 untuk mendukung negara berkembang dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) dan dalam mewujudkan komitmen global mengatasi perubahan iklim,” ujar Menteri Suharso.

Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan di Belitung tersebut merupakan bagian dari G20 Development Working Group yang mengusung empat prioritas. Pertama, memperkuat pemulihan dari pandemi Covid-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, perlindungan sosial adaptif dan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui Pembangunan Rendah Karbon.

Kedua, meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam mendanai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan. 

Ketiga, memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan. Keempat, mengoordinasikan kemajuan pencapaian SDGs di G20 dan pemutakhiran komitmen pembangunan G20.

Baca Juga: Di Sini Dipuja, di Negeri Orang Diusir, Abu Janda Senggol UAS: Gimana Rasanya? Maknyosss

“Presidensi G20 Indonesia 2022 juga dimaknai sebagai momentum untuk menciptakan kemitraan dalam bidang iklim dan pembangunan yang efektif, kolaboratif, dan inklusif. Saya turut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengikutsertakan perspektif perempuan untuk setiap agenda pembangunan melalui pemberdayaan perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peningkatan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan,” pungkas Menteri Suharso.