Kredit Foto: Instagram/Ust Abdul Somad
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul buka suara soal kasus Ustaz Abdul Somad (UAS) yang ditolak masuk ke wilayah negara Singapura.
Menurutnya, kebijakan Singapura harus dipatuhi warga negara asing (WNA), termasuk Indonesia.
Baca Juga: Ramai Dibela Soal Singapura, Omongan UAS Terngiang Lagi: Yang Mengejek Islam Biasanya Keturunan PKI!
Adib menduga Singapura sudah punya analisis terkait rekam jejak dan beberapa ceramah UAS.
“Mungkin mereka punya bahan atau analisis terkait UAS yang mereka nilai bisa memperkeruh suasana di internal,” ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (23/5).
Oleh sebab itu, menurut Adib, Indonesia harus menghargai hak subjektif Singapura yang tidak ingin negaranya dimasuki seseorang, termasuk UAS.
Menurutnya, kejadian tak menyenangkan yang dialami UAS juga rentan dipolitisasi orang-orang yang berkepentingan dalam Pemilu 2024.
Dirinya justru mengaku prihatin dengan para tokoh politik yang ingin mencari panggung dari kesulitan yang dialami UAS.
“Banyak figur publik atau politisi ingin tenar dari kasus ini. Mereka mengaitkan UAS dengan isu politik untuk dikapitalisasi,” tutur Adib.
Adib menilai permasalahan yang dialami UAS tidak perlu dibesar-besarkan.
Sebab, hukum yang ada di Singapura patut dipatuhi para pendatang.
Baca Juga: Sebut Buzzer Itu Seperti Anjing, Gus Nur: Malaikat Aja Bakal Diserang Kalau Kritik Rezim Jokowi!
“Jadi, sangat berlebihan apabila hal itu disebut-sebut ada perjanjian tersembunyi antara Indonesia dengan Singapura,” tandas Adib.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
