Ojo Kesusu Ditafsirkan Jadi Sinyal Jokowi Tiga Periode, Pengamat: Sah Saja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah, menanggapi tafsiran Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode masih berpeluang terjadi.

Adapun tafsiran M Qodari itu muncul setelah dirinya menyimak pernyataan Presiden Jokowi saat acara Rakernas V Projo di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga: Anies Beri Sinyal Siap Diusung Lagi, PKS: Mohon Bersabarlah

Dalam acara itu, Jokowi dinilai menyampaikan kode bahwa boleh jadi tokoh yang akan dijagokan oleh Projo untuk maju pada Pilpres mendatang adalah orang yang hadir di acara Rakernas V.

Qodari menafsirkan orang yang hadir di ruangan itu adalah Presiden Jokowi sendiri. Menurut Dedi, Qodari boleh-boleh saja memiliki tafsiran sendiri tentang pernyataan Jokowi tersebut.

“Sah saja kalau Qodari tafsirkan itu karena memang dia sebagai profesional tim sukses dan menginginkan adanya tiga periode. Dia juga sekaligus sebagai pendorong untuk gerakan tiga periode itu,” kata Dedi kepada JPNN.com, Minggu (29/5).

Namun, menurut Dedi, pernyataan Jokowi dalam Rakernas V Projo itu terlalu berisiko jika diarahkan pada wacana jabatan tiga periode. Sebab, faktanya Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu.

Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan anggaran Pemilu 2024.

“Statement Presiden terkait dengan agenda pemilu tanggal 14 Februari ini sebetulnya sudah suatu ketegasan, kalau sampai presiden melanggar maka terlalu banyak janji-janji presiden yang dilanggar sendiri dan itu bisa saja akan menjadi berbahaya bagi Presiden,” ujar Dedi.

Dia pun khawatir jika janji-janji tersebut dilanggar sendiri oleh Jokowi maka bakal berimbas kepada Presiden Ketujuh RI itu.

Baca Juga: Dukung Usulan Pemanfaatan Tanaman Ganja, PAN: Bukan Hantu, Kenapa Harus Ditakuti

“Jokowi akan kehilangan kepercayaan publik sekaligus akan menguat gerakan-gerakan tidak percaya padanya kalau sampai betul berani melanggar statement itu,” sambung Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu.