Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Pemkot Surabaya Maksimalkan Sejumlah Aset

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bakal terus memanfaatkan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program apdar karya.

Salah satu contohnya aset Pemkot Surabaya di Jalan Kyai Abdullah No 17 Prapen, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang dimanfaatkan menjadi rumah padat karya.

Eri mengatakan pemanfaatan aset untuk program padat karya dapat disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Pemanfaatan aset juga harus melihat kebutuhan masyarakat di sekitar, khususnya warga yang membutuhkan lapangan kerja.

"Pertama kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk aset itu. Kedua, MBR atau yang belum mendapat pekerjaan itu kita tawarkan apa yang mereka inginkan," ujarnya.

Eri memastikan Pemkot Surabaya tidak sebatas menyediakan pelatihan dan lapangan kerja tapi juga memastikan ekonomi pada unit usaha tersebut berputar. Nantinya, perlengkapan yang dibutuhkan ASN di lingkup Pemkot Surabaya bakal memanfaatkan produk yang diproduksi di Rumah Padat Karya tersebut.

"Jadi, pemerintah termasuk saya, batiknya ya njahitno (menjahitkan) di sini, akhirnya mereka terlatih terus dan menjadi profesional. Itulah yang kita cari," terangnya.

Eri menjelaskan Rumah Padat Karya Prapen, dengan luasan 627 meter persegi, mulai dimanfaatkan untuk sejumlah unit usaha. Mulai dari unit usaha laundry, cuci motor hingga jahit dan permak.

Eri menginginkan setiap rumah padat karya yang didirikan mampu menghasilkan output dan outcome untuk warga, khususnya keluarga MBR.

Baca Juga: Kementan Siapkan Prosedur Penyediaan Hewan Kurban

Bahkan, ia menargetkan, melalui padat karya ini, warga yang tergabung di dalamnya dapat menghasilkan minimal Rp2,5 hingga Rp4 juta per bulan.

"Kalau sudah bisa (berjalan), baru ditambah lagi. Nah, kita utamakan yang MBR dulu setelah itu baru kita bergerak ke yang lainnya. Tadi contohnya hotel sudah memberikan orderan, sehingga tinggal pemerintah,"pungkasnya.