Basuki Gandeng Belanda Perkuat Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan dan memperkuat kerja sama bidang sumber daya air dengan Kerajaan Belanda.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerja sama Indonesia dengan Belanda di bidang sumber daya air telah berjalan sejak tahun 2000 yang menghasilkan berbagai proyek bermanfaat.

Kerja sama ini semakin kuat untuk mendukung sumber daya air sebagai prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Saya menantikan kehadiran teknologi dan pengalaman Belanda untuk pengembangan kota tangguh bencana, pengelolaan air terpadu dan cerdas (integrated smart water management), tata kelola air dan pembangunan dataran rendah, (low land development)” kata Menteri Basuki.

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Bidang Sumber Daya Air Tahap 5 antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda itu telah ditandatangani oleh Menteri PUPR Basuki dengan Menteri Infrastruktur dan Sumberdaya Air Kerajaan Belanda Mark Harbers di Den Haag, kemarin.

Pada kesempatan ini, Basuki juga mengundang Menteri Harbers untuk hadir pada World Water Forum (WWF) 2024 di Bali. Menurutnya forum itu merupakan momentum yang tepat untuk menjadi bagian dari proses mengakselerasi pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan di bidang keairan, serta untuk menjawab berbagai tantangan terkait ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan iklim.

"Kami sangat senang MoU Indonesia dan Belanda di bidang sumberdaya air akhirnya bisa ditandatangani karena sudah lama kita tunggu dan belum bisa direalisasikan karena Pandemi Covid-19. Saya yakin ini bisa lebih memperkuat dan mempererat kerjasama Indonesia dan Belanda ,” ujar dia.

Sebelum bertemu dengan Menteri Harbers, Menteri Basuki juga melakukan pertemuan dengan CEO Global Center of Adaptation (GCA) Patrick Verkooijen. Pada pertemuan ini Menteri Basuki mengundang tim advance GCA untuk datang ke Indonesia pada akhir Juni 2022 untuk membahas rencana program aksi konkrit dengan tim Kementerian PUPR.

“Kami akan usulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam salah satu agenda G-20 di Bali, di mana faktor adaptasi terhadap perubahan iklim adalah  sentral  dalam setiap penetapan kebijakan dan program pembangunan sehingga memiliki nilai dan dampak nyata bagi ekonomi,” pungkasnya.