Beda Jauh, Ini Perbedaan Sikap Anies dan Ahok dalam Penanganan Honorer

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo membandingkan Gubernur Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam penanganan honorer. Di zaman Ahok, peningkatan kesejahteraan SDM menjadi skala prioritas. Ahok, kata Rio, tidak hanya peduli PNS, tetapi juga honorer.

Menurutnya, di zaman Ahok, honorer mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan. Sebaliknya, di zaman Anies, honorer dalam suasana ketidakpastian dan waswas karena adanya seleksi yang dilakukan setiap tahun.

Baca Juga: Benarkah Anies Bilang Penonton Formula E Meninggal itu Musibah Jadi DKI Tak Bertanggung Jawab?

Anies, bahkan saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 tidak mengajukan kuota maksimal. Sebagai daerah khusus ibu kota negara yang tidak bergantung pada APBN, menurut Rio, seharusnya Anies bisa melakukan negosiasi dengan pusat.

"Kan, bisa Pak Anies meminta kuota maksimal, toh gajinya yang tanggung Pemprov, bukan APBN," ucapnya kepada JPNN.com, Selasa (7/6).

Politikus PDIP ini memaparkan, belanja pegawai di DKI baru 20-an persen sehingga memungkinkan untuk penambahan aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK. Belum lagi uang DKI yang sangat besar sebenarnya tidak akan menyulitkan pemprov mengangkat 6 ribuan honorer DKI menjadi PPPK.

Namun, kata Rio, itu kembali lagi kepada sosok pemimpin daerahnya. Apakah peduli dengan honorer atau tidak.

"Ini sebenarnya tergantung kreativitas kepala daerah. Kan banyak tuh kepala daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan honorer," ucapnya.

Dia mencontohkan, Pemkot Surabaya. Sejak zaman Tri Rismaharini menjabat wali kota, honorer di Surabaya sangat sejahtera. Honorer bekerja dengan tenang tanpa ancaman pemutusan hubungan kerja.

"Ya, kalau gubernurnya hanya fokus membangun infrastruktur ya, begini jadinya. SDM dicuekin, padahal kalau sejahtera otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga," pungkasnya.