Kader Partai Berkuasa di India Hina Nabi Muhammad, Begini Kecaman Indonesia dan Ulama

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia mengecam keras pernyataan dua politisi India yang merendahkan Nabi Muhammad saw. Pesan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI kepada Duta Besar India di Jakarta.

Pernyataan juru bicara Partai Bharatiya Janata Party (BJP) Nupur Sharma dinilai tidak pantas dan membahayakan.

Baca Juga: Kader Partai Hindu Hina Islam dan Nabi Muhammad, Reaksi Dunia Muslim Bikin Geger

“Indonesia mengutuk pernyataan yang merendahkan Nabi Muhammad oleh dua orang politisi India. Pesan ini telah disampaikan kepada Duta Besar India di Jakarta,” tulis pernyataan Kemenlu RI melalui akun Twitter resminya, dikutip Selasa (7/6/2022).

Partai BJP yang kini berkuasa di India pada MInggu (5/6/2022) telah menangguhkan Nupur Sharma. Sekretaris Jenderal BJP, Arun Singh, menyatakan, partainya mengecam keras penghinaan terhadap tokoh agama apa pun dari agama apa pun.

Sharma telah membuat pernyataan yang menghina Nabi Muhammad dalam sebuah debat di televisi. Pernyataan Sharma ini memicu gelombang kecaman di India dan dunia Islam.

Sebelumnya, juru bicara BJP lainnya Naveen Kumal Jindal juga dikeluarkan dari partai karena membuat komentar yang tidak pantas tentang Islam di media sosial.

Kelompok Hindu nasionalis kerap melontarkan ujaran kebencian terhadap Muslim di India. Mereka juga melakukan gerakan anti-Muslim dengan membuat lagu yang liriknya menghina umat Islam.

Gerakan anti-Muslim mulai terjadi pada 2014 ketika partai nasionalis Hindu, BJP, berkuasa. Kedatangan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi melihat polarisasi masyarakat India yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Serangan kebencian terhadap minoritas India, terutama Muslim terjadi hampir setiap hari. Dalam skenario seperti itu, produk budaya seperti musik, puisi, dan sinema juga menjadi alat untuk mempertahankan politik kebencian.

Pemerintah India pada Senin (6/6/2022) berusaha meredakan kemarahan masyarakat di dalam dan luar negeri. Kementerian Luar Negeri India mengatakan dalam pernyataan bahwa cicitan dan komentar ofensif dalam bentuk apa pun tidak mencerminkan pandangan pemerintah.