BP2MI dan DPR Satu Suara, Mantapkan Pelindungan PMI

Menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Rabu, (8/6/2022) memberi paparan tentang realisasi program BP2MI. Menurut Benny Badan yang dipimpinnya telah memperoleh beberapa capaian dan progres.

“Transformasi paradigma kami lakukan di BP2MI. Baik pada aspek internalnya, maupun eksternal. Saya mendorong betul Pelindungan 3 dimensi. Yakni Pelindungan sosial, ekonomi, dan hukum. Saya berusaha juga membangun Pusdiklat, sebagai pusat terpadu pelatihan CPMI yang kompeten,” ujar Benny, dihadapan peserta RDP yang dipimpin Charles Honoris tersebut.

Baca Juga: Depan Anggota Komisi I DPR, Menkominfo Johnny G Plate Usulkan Ekstensifikasi Lelang SFR

Pemaparan Benny Rhamdani terkait roadmap program BP2MI dan Tahun Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2022 juga mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI. Tidak hanya itu, dialog dan dialektika tanya jawab berlangsung sangat baik.

“Alhamdulillah respon, masukan dan rekomendasi pemikiran dari para pimpinan serta Anggota Komisi IX DPR RI sangat positif. Saya tentu menjadikan usul masukan sebagai energi positif untuk kita terus-menerus tingkatkan kinerja. Bagaimana pelindungan holistik dilakukan. Saya menyadari betul bahwa perlu kerja kolaboratif untuk mencegah sindikat penempatan ilegal PMI. Peran DPR sangat diperlukan, terlebih terkait dengan dukungan anggaran,” kata Benny.

Menariknya dalam Rapat yang membahas soal Anggaran BP2MI Tahun Anggaran 2022 ini mendapat support Komisi IX DPR RI. Sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI memberi pertanyaan dan menyampaikan masukan untuk BP2MI, sebut saja Tetty Prasetiyani Heryawan dan Felly Runtuwene.

“Prinsipnya untuk menopang program BP2MI, kami akan mendukung untuk ditingkatkannya nominal anggaran. Apa yang disampaikan Kepala BP2MI sangat bagus. Tentu disisi lain, kita juga mendorong agar terus diperkuat kinerjanya. Dalam hal pencegahan penempatan ilegal, maupun pelayanan penempatan harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Tidak sekedar menargetkan anggaran atau kesejahteraan, gaji besar dari PMI,” tutur Netty.

Yang mendampingi Charles Honoris, adalah Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Runtuwene. Pertanyaan dan usul saran juga disampaikan Edy Wuryanto, Dr. Hj. Netty Prasetiyani Heryawan, Hj. Nur Nadlifah, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, Ashabul Kahfi, dan beberapa Anggota Komisi IX DPR RI lainnya.

“Tentu apa yang dilakukan Kepala BP2MI, melalui terobosan. Kerja kolaborasi, kemitraan dengan instansi lainnya seperti BUMN dan Menko Perekonomian harus diapresiasi. Semangat ini kita harapkan terus digenjot, mendapat support dari kita semua,” ujar Edy Wuryanto.

Baca Juga: Survei SMRC: Gajar Pranowo Ungguli Pranowo dan Anies

BP2MI dan Komisi IX DPR RI juga sepakat akan bersinergi memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Juga memaksimalkan Pelindungan menyeluruh terhadap PMI. Agar PMI tidak menjadi sasaran empuk bagi sindikat, rentenir maupun pengusaha hitam lainnya.