Partai Komunis China Iming-imingi Duit Rp218 Juta buat Rakyatnya yang Laporkan...

Dalam langkah terbaru untuk menakut-nakuti musuh eksternalnya, China menawarkan imbalan untuk warganya yang melaporkan kasus 'ancaman terhadap keamanan nasional'.

Tak tanggung-tangung, komisi yang diberikan Beijing mencapai USD15 ribu (Rp218,4 juta), dalam bentuk uang tunai. Selain uang, warga juga bakal menerima 'hadiah penyemangat', yang kata media pemerintah termasuk sertifikat.

Baca Juga: Lampu Hijau buat Taiwan Remajakan Kapal-kapal Perangnya, Amerika Sukses Bikin Sikap China...

"Warga yang menawarkan informasi yang mengarah pada penemuan tindakan yang membahayakan keamanan nasional dapat diberi hadiah sebanyak 100 ribu yuan, tergantung pada peran mereka dalam mencegah atau menyelesaikan suatu kasus," kata pedoman tersebut, yang dirilis surat kabar milik pemerintah, Legal Daily, pada Selasa (7/6).

Pemerintah China selama bertahun-tahun menawarkan hadiah uang untuk informasi tentang pelanggaran keamanan. Namun, menurut Legal Daily, pedoman baru itu, yang dikeluarkan minggu ini oleh Kementerian Keamanan Negara, bertujuan untuk menstandarisasi praktik tersebut.

"Langkah itu memungkinkan (pemerintah) untuk sepenuhnya memobilisasi antusiasme masyarakat umum untuk mendukung dan membantu pekerjaan keamanan nasional, secara luas menggalang hati, moral, kebijaksanaan, dan kekuatan rakyat," kata seorang perwakilan kementerian kepada Legal Daily.

Kantor berita AFP melaporkan bahwa saat ini, Beijing semakin mendorong masyarakatnya untuk waspada terhadap pelanggaran keamanan nasional. Ini bahkan termasuk upaya mengajar anak-anak untuk waspada terhadap tindakan yang dirasa mengancam negara.

Lalu pada bulan April, media China Central Television (CCTV) menerbitkan serangkaian infografis yang meminta pembaca untuk waspada terhadap mata-mata di tengah-tengah mereka.

Media pemerintah China ini menggambarkan 'delapan wajah mata-mata' termasuk orang-orang yang menyamar sebagai pasangan romantis hingga pencinta tanaman.

China juga telah menggunakan keamanan nasional sebagai pembenaran untuk menahan warga negara asing. Hal ini terutama dilakukan jika Beijing sedang mengalami masa ketegangan diplomatik dengan negara-negara asal para tahanan.

Jurnalis Australia Cheng Lei adalah salah satu contohnya. Ia ditahan pada tahun 2020 karena dicurigai melakukan pelanggaran keamanan nasional. Cheng pun bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika dianggap melakukan pelanggaran serius.

Beberapa minggu sebelum Cheng menghilang, pihak berwenang Australia menggerebek rumah sejumlah wartawan media pemerintah China sebagai bagian dari penyelidikan campur tangan asing.

Waktu penahanan Cheng dan kurangnya kejelasan tentang tuduhan terhadapnya menimbulkan spekulasi bahwa kasus tersebut bermotif politik atau balas dendam.

Beberapa bulan setelah hilangnya Cheng, pihak berwenang China juga menahan karyawan Bloomberg News, Haze Fan. Fan, yang berkebangsaan China, dan menjadi anggota biro Bloomberg News di Beijing, telah dituduh membahayakan keamanan nasional.

Seorang warga Australia kelahiran China lainnya, penulis Yang Jun, juga dituding Beijing melakukan spionase. Ia menghadapi persidangan yang dimulai tahun lalu secara tertutup.

Di Hong Kong yang semi-otonom, undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan pada tahun 2020 digunakan untuk membasmi perbedaan pendapat. Langkah ini pun datang usai protes pro-demokrasi besar-besaran di kota itu, yang kadang disertai kekerasan oleh aparat.