Sorot Tajam Soal Tiket Borobudur, Anggota DPR Ini Blak-blakan Minta Luhut Tak Baperan Soal Kritik!

Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.

“Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah,” tegas Deddy.

Baca Juga: Ungkit Soal HTI dan FPI, Mantan Anggota NII Blak-blakan: Kalau Bicara Khilafah, Bisa Ditindak Hukum

Lebih jauh ia juga mengatakan, yang menjadi persoalan adalah ketika Kemenko Marimves berencana menaikkan tiket naik ke Candi menggunakan dalih konservasi.

“Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” ujarnya.

Menurut Deddy, dirinya tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung. Sebab seharusnya volume orang yang dikurangi, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, mengurangi frekewensi dimana orang boleh naik ke Candi.

“Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Deddy.

Baca Juga: Beberkan Rute Rombongan Pengantar Jenazah Eril, Pemprov Jabar: Mohon Maaf Jika Warga Terdampak...

“Tapi lagi-lagi, tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal,” tegas Deddy.