Sorot Tajam Soal Tiket Borobudur, Anggota DPR Ini Blak-blakan Minta Luhut Tak Baperan Soal Kritik!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marimves) Luhut Binsar Panjaitan tidak alergi dengan kritik. Apalagi sampai menganggap remeh fungsi pengawasan yang merupakan mandat konstitusi DPR.

Hal itu disampaikan Deddy menanggapi pernyataan Luhut di rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 9 Juni 2022, mengenai polemik kenaikan harga tiket Borobudur hingga Rp 750.000. Luhut meminta agar anggota DPR tak menyerang dirinya demi mencari popularitas.

Baca Juga: "Pak Jokowi Jangan Sandiwara, Kalau Setia sama PDIP Harusnya Copot Luhut Binsar Pandjaitan"

Deddy yang merupakan politikus PDIP itu juga mengingatkan Luhut soal tugas dan fungsi Anggota DPR.

“Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya Anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan”, ujar Deddy, pada Jumat (10/6).

“Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka,” tukasnya.

Sejak awal sebagai Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra TWC dan Injourney, Deddy mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini. Selama ini pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Baca Juga: Ditemukan Seorang Guru, Ridwan Kamil: Eril Niatnya Mau Belajar, Takdirnya Ditemukan Pengajar

Pihaknya juga paham Manajemen pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya.

Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.

“Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah,” tegas Deddy.

Baca Juga: Ungkit Soal HTI dan FPI, Mantan Anggota NII Blak-blakan: Kalau Bicara Khilafah, Bisa Ditindak Hukum

Lebih jauh ia juga mengatakan, yang menjadi persoalan adalah ketika Kemenko Marimves berencana menaikkan tiket naik ke Candi menggunakan dalih konservasi.

“Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” ujarnya.

Menurut Deddy, dirinya tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung. Sebab seharusnya volume orang yang dikurangi, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, mengurangi frekewensi dimana orang boleh naik ke Candi.

“Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Deddy.

Baca Juga: Beberkan Rute Rombongan Pengantar Jenazah Eril, Pemprov Jabar: Mohon Maaf Jika Warga Terdampak...

“Tapi lagi-lagi, tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal,” tegas Deddy.