Puan Maharani Desak Percepatan Vaksinasi PMK Hewan Ternak

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah mempercepat tindak pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Berdasarkan informasi yang ia terima, PMK telah meluas menyerang hewan ternak, yang kini menimbulkan kekhawatiran masyarakat jelang Iduladha.

"Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Iduladha," kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Jumat (10/6/2022).

Baca Juga: 60 Sapi di Riau Terpapar PMK, Gubernur Minta Dinas Terkait Lakukan Isolasi

Perlu diketahui, Iduladha identik dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Sementara itu, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak ini telah menyebar ke 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota. Meski pemerintah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK, namun kekhawatiran masyarakat masih ada.

Sehingga, Puan mengingatkan Pemerintah untuk merespons kegelisahan warga, khususnya umat Islam yang merayakan Idul Adha. "DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas," harap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Baca Juga: Kendalikan Penyebaran PMK, Distribusi Vaksin Perlu Dipercepat

Menyoroti soal upaya vaksinasi PMK, Puan mendorong vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK tersebut harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kaki serta wilayah sekitarnya. Ada 3 juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.

"Pemerintah juga harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah-wilayah terdampak. Sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan obat untuk sapi yang terpapar PMK. Akibat kurangnya dokter hewan, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti yang terjadi di NTB (Nusa Tenggara Barat). Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia," ujarnya.