Kemenkop-UKM Siapkan Pelaku Koperasi dan UMKM Adaptif terhadap Teknologi

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) tengah mendorong pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung, Senin kemarin.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop-UKM Siti Azizah mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang makin pesat melalui literasi digital. Pelatihan ini juga diharapkan mampu menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.

Baca Juga: Lindungi UMKM, E-Commerce, dan Masyarakat, Ini Tiga Arahan Jokowi Ke Kemenkop UKM

"Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah, hingga keperluan rumah tangga. Sementara, hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu, kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital," kata Siti Azizah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/6/2022).

Menurtnya, perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga terjadi pada pergeseran costumer behavior yang signifikan. Salah satunya adalah bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.

"Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang," ujarnya.

Hal ini juga menjadi momentum untuk menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah.

"Besar harapan saya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM, khususnya terkait literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM, dan tentunya sekaligus dapat mendukung target kinerja PLUT," ucap Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan, perkembangan teknologi digital yang masif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US$124 miliar atau setara Rp1.738 triliun.

Rudy juga menjelaskan, pada tahun 2025 diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai US$282 miliar. Data tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.

"Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal," ujar Rudy.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis yang saat ini baru tercapai sekitar 6.000 pelaku UMKM. Mastuki juga menyampaikan, pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah sehingga sertifikat halal dapat menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.

Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Bangka Belitung. Ridwan berharap pelatihan ini dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi lintas usaha dalam sebuah ekosistem bisnis yang kemudian akhirnya didukung dengan koperasi modern.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital antara lain Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.