Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Era Jokowi Menjangkau Hingga Pelosok Pedesaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan pembangunan infrastruktur kesehatan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai sukses karena sudah menjangkau ke pelosok pedesaan.

Hal itu sebagai langkah melindungi kesehatan masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid 19 yang masih melanda.

Menurut Handoyo, pembangunan infrastruktur kesehatan di Indonesia cukup baik, namun hal itu belum serta merta menjadikan Pemerintah berpuas diri, karena hal tersebut harus diimbangi dengan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan catatan, Rumah Sakit di Indonesia sebanyak 3.000 unit dan 2.400 sudah bisa menangani Covid-19.

"Kalau dari sumber daya fisik, rumah sakit kita sudah cukup bagus ya, dari 3.000 RS ada 2.400 yang sudah bisa menangani Covid-19, termasuk optimalisasi negara dengan uang APBN,” kata Rahmad Handoyo saat dihubungi, Selasa (14/6).

Lanjut Handoyo, Presiden Jokowi terus mendorong realisasi penguatan infrastruktur kesehatan karena menjadi kebutuhan masyarakat. infrastruktur kesehatan berupa pembangunan fisik, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga apotek. Manfaat keberadaannya pun terus dikembangkan dan sudah bisa dinikmati banyak masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menguatkan Puskesmas agar ada peningkatan fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas mampu melakukan testing dan tracing penyakit, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan USG.

“Dengan menggerakkan Puskesmas kita yang diberikan penguatan cukup, bahkan tahun 2023 dianggarkan untuk preventif dan promotif Puskesmas dengan testing dan tracing penyakit, ada test kit untuk gula darah, kolesterol, dan USG di puskesmas sangat maju,” ujarnya.

Namun demikian, kata politisi PDIP ini Pemerintah harus belajar dari kasus Covid-19 hingga ada beberapa kendala yang harus diperbaiki oleh pemerintah, yakni seperti oksigen.

"Kebutuhan oksigen melonjak 3 kali lipat ketika pandemi dan kita menjadi kesulitan, itu menjadi trigger agar kita pikirkan pembangunan infrastruktur kesehatan di bidang gas Untuk suplai oksigen,” ucapnya.

Anggota Komisi IX yang membidangi soal kesehatan ini menjelaskan, ke depan perlu adanya kolaborasi perusahaan Persero untuk membangun infrastruktur kesehatan, dan juga perlu diperbaiki komunikasi dan sinerginya. Selain itu, perlu adanya pemerataan infrastruktur kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

“Meski tidak darurat dalam SDM, tapi kita butuh pemerataan di daerah terpencil, agar sumber daya seperti dokter bisa ada di daerah terpencil. Jadi kita butuh revisi UU kesehatan secara menyeluruh, baik dari hukum sampai hilir agar infrastruktur sampai ke daerah,” jelasnya.

“Meski sudah baik tapi tidak bisa dipungkiri adanya kekurangan, salah satunya SDM. Untuk Jawa boleh aman lah, untuk luar Jawa perlu kita perhatikan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi juga harus menjangkau seluruh pelosok Indonesia, di manapun daerah Indonesia mau kota atau pelosok harus mendapat akses asas manfaat kesehatan,” tambahnya.

Atas dasar itu, Rahmad Handoyo mengakui keberhasilan Pemerintah membangun infrastruktur kesehatan di pedesaan cukup baik dan positif.

“Saya kira positif, tapi positif ini jangan kita berpuas diri, namun demikian catatan-catatan dan kekurangan-kekurangan itu harus diperkuat dan diperbaiki lagi. Meski sudah cukup bagus pembangunan infrastruktur kesehatan, baik dari fisik maupun sumber daya manusia,“ harapnya.

“Tentu dari pelajaran itu apa yg dilakukan Pemerintah sekarang sudah bagus, namun demikian karena adanya era pandemi perlu ada peningkatan lagi infrastruktur kesehatan baik dari fisik maupun SDMnya,” tutupnya.