Jokowi Dibuat Geram, Banyak KL Masih Gunakan Produk Impor!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram banyak kementerian dan lembaga (KL) masih belanja produk impor di tengah banyaknya produk lokal yang masih bisa digunakan. 

Jokowi mengaku sedih lantaran uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) malah dipakai untuk belanja produk luar negeri.

Baca Juga: Roy Suryo Unggah Meme Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi, Politikus PSI Blak-blakan Sebut Pelecehan!

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh Badan, PPh perorangan, PPh karyawan, bea ekspor, dari PNBP dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya belanja produk impor. bodoh sekali kita. maaf. kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. saya harus ngomong apa adanya," ujar Jokowi saat pembukaan Rakornas BPKP, Selasa (14/6/2022). 

Jokowi mengatakan, dengan tidak membeli produk lokal, maka nilai tambah dari produk tersebut masuk ke negara lain. Padahal secara jelas ia mendorong adanya nilai tambah ke tanah air. 

"ini APBN loh. ini uang APBD loh. belinya produk impor. nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain apa enggak bodoh orang kita ini?," ujarnya.

Lanjutnya, ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mengawal dengan ketat terkait program-program yang mengarahkan produk dalam negeri.

"Saya minta APIP BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. belanja produk dalam negeri harus berhasil," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Jokowi menyebut menemukan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang enggan membeli produk lokal. Ia geram dengan alasan yang didengarnya. 

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya gak pas lah, kualitasnya gak baik lah. Alasan banyak sekali. itu yang bapak ibu (APIP dan BPKP) kawal," jelasnya.

Untuk itu, ia  meminta produk-produk impor yang masih ada di e-katalog untuk lebih baik diturunkan. Artinya, prioritasnya terhadap produk dalam negeri. 

Baca Juga: Anies Dituduh Hapus Kebijakan Pro Rakyat Ahok, Anak Buahnya Langsung Pasang Badan

"Ada 842 produk di dalam e-catalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. untuk apa itu? coret. 842 itu. drop kalau memang produk di dalam negerinya sudah ada. untuk apa dipasang di e-catalog? ini lah tugasnya APIP, tugasnya BPKP," tutupnya.