Jelang Pemilu 2024, Politik Saling Jegal Makin Kental

Warta Ekonomi, Bandung -

Beragam intrik politik hingga saling jegal lawan terus mewarnai dinamika perpolitikan tanah air menjelang Pemilu 2024. 

Terbaru, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mardani H. Maming turut jadi terget. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait perpanjangan dan penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca Juga: Jelang Rakernas NasDem, Pesan Ahmad Sahroni: Semangat Sampai Raih Kemenangan di Pemilu 2024

"Mardani mungkin kurang begitu populer. Namun, dirinya cukup terkenal di kalangan pebisnis dan elite politik," kata Research Director of IndoNarator, Harsam kepada wartawan di Bandung, Rabu (16/6/2022) malam.

Harsam menngungkapkan sebelum didapuk menjadi bendum PBNU periode 2022-2027, pria berusia 40 tahun itu sempat jadi Bupati Tanah Bumbu dua periode (2015/2016-2018). Selama menjabat Bupati Tanah Bumbu, Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022 itu memang jauh dari sorotan berita miring. 

Kabar miring mengenai dirinya baru mulai mencuat usai ditunjuk sebagai bendum PBNU. Tepatnya, ketika eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo didakwa bersalah atas kasus gratifikasi dari mantan direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Baca Juga: Bertemu Masyarakat, Puan Minta Jaga Kelancaran Tahapan Pemilu 2024

"Bermula dari perkara hukum yang menyeret Dwidjono, KPK lalu mengejar saksi lainnya, termasuk Mardani untuk dimintai keterangan seputar kasus suap itu," katanya.

Alhasil, dari penelurusan kasus itu, Mardani pun akhirnya disebut turut menerima uang suap berdasarkan keterangan yang disampaikan Dwidjono dalam sidang pembacaan nota pembelaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin pada Senin, (13/6/2022) lalu.