Ngaku Ogah Koalisi, Demokrat Balikkan Argumentasi PDIP: Penduduk Miskin Era SBY Berkurang Hampir 9 Juta, Jokowi?

Herzaky Mahendra Putra menanggapi ketidakmungkinan PDIP melakukan koalisi dengan Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat ini menegaskan jika Demokrat hanya akan berkoalisi dengan partai politik yang prorakyat.

Selain itu, seperti yang telah ditegaskan oleh Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Demokrat menghargai independensi setiap partai dalam menentukan pasangan koalisi untuk Pilpres 2024.

Baca Juga: Jangan Dipersempit Jadi Anies dan Ganjar, PDIP Gak Terima Mereka Disebut Duet Pemersatu Bangsa

"Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula," tegas Herzaky dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin (27/6/2022).

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan partainya tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat. Dia menyebut bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega dengan zaman Pak SBY," tuturnya belum lama ini, mengutip JPNN.com.

Dia juga menyebutkan pada masa Pemerintahan SBY banyak ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi yang terjadi. "Ini menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia," beber Hasto.

Menanggapi hal itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lantas membeberkan kinerja Pemerintah SBY saat memimpin di tahun 2004-2014. Dia menegaskan jika partainya fokus membela rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat.

"Rakyat tidak perlu antra minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini," terangnya.

Kemiskinan pun turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Dia menjelaskan jika Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke Pemerintahan Jokowi, terang Herzaky.

"Sementara, 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta," katanya.

"Begitu pula dengan pengangguran. 10 tahun Pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya," jelasnya melanjutkan.

Dia pun lalu menyebut jika Demokrat hanya akan berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis.

"Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029," pungkasnya.