Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan seremoni implementasi rencana tahap kedua industri baterai Listrik Terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang atau Grand
Batang City, Rabu (08/06). | Kredit Foto: WE
Ketum relawan Projo (Pro Jokowi) Budi Arie ingin masyarakat mendapatkan kebebasan untuk menentukan kepala negara.
Dirinya mengaku punya garis besar pemikiran untuk menempatkan rakyat sebagai konstituen tetap demokrasi.
"Jadi, kami ingin rakyat ikut berpartisipasi sebagai konstituen utama demokrasi," ujar Budi dalam konferensi pers di Djakarta Theater XXI, Rabu (29/6).
Menurutnya, demokrasi dan partisipasi masyarakat sangat penting agar rakyat punya suara untuk bersuara.
"Rakyat diberi ruang gagasan harapan. Itu lah yang kami namakan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia," ucapnya.
Dirinya mengeklaim musra tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Projo.
"Di Magelang, Pak Jokowi bilang untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi rakyat," tuturnya.
Menurut Budi, instruksi tersebut dianggap sebagai arahan langsung dari presiden untuk membuat musra.
"Sebab, buruh mekanisme forum untuk menyeral sebanyak dan sedalam mungkin yang ada di masyarakat," kata dia.
Oleh sebab itu, menurutnya, musra Projo memiliki konsep agar suara dan keinginan rakyat bisa di dengar atau di perjuangkan bersama.
"Sehingga, rakyat tidak hanya dimobilisasi ketika pencoblosan akan tetapi diajak sejak awal dari mulai menentukan kriteria harapan dan sebagainya," ujar Budi.(*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
