Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

9 Tahun Berturut-turut, Laporan Keuangan Kemenhub Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian!

9 Tahun Berturut-turut, Laporan Keuangan Kemenhub Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian! Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021. Penghargaan ini diterima langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pencapaian ini merupakan yang ke-9 kali berturut-turut yang diraih Kemenhub sejak Tahun 2013. Atas raihan positif ini, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah membimbing sekaligus memberikan evaluasi bagi Kementerian Perhubungan. 

Baca Juga: Kemenhub Usulkan Penambahan Pelabuhan Singgah Tol Laut di Tahun 2023

Hal ini disampaikan Menhub pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (29/6/2022). 

"Alhamdulillah apa yang kita capai ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Kementerian Perhubungan yang sudah membantu saya untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian yang kesembilan kalinya," kata Menhub. 

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, terlepas dari predikat WTP, terdapat sejumlah catatan dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti. “Kepada pak Sesjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, serta seluruh jajaran agar memperhatikan catatan yang ada. Meskipun tidak fatal tetapi harus segera kita perbaiki agar kinerja kita semakin baik kedepannya,” tutur Menhub.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2021, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. 

Nyoman menyebut, laporan keuangan Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar realisasi anggaran laporan operasional serta perbandingan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  

Baca Juga: Soal Langkah Anies Segel Holywings, "Seakan Mengikuti Opini Publik, Sebenarnya Kepentingan Politik"

"Opini WTP yang dicapai kementerian perhubungan selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2013 bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran kementerian perhubungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," ujar Nyoman. 

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan