Kemenhub Usulkan Penambahan Pelabuhan Singgah Tol Laut di Tahun 2023

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berencana melakukan penambahan pelabuhan singgah Tol Laut pada tahun 2023 mendatang. Usulan penambahan pelabuhan singgah tersebut berasa dari beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) Tk.I / Provinsi.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Mugen S Sartoto menyebutkan usulan penambahan pelabuhan singgah baru berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur untuk  rute pelayanan kapal Tol Laut pada Tahun Anggaran 2023,  dimana terdapat 16 pelabuhan singgah baru yang di usulkan.

Baca Juga: DPR Minta Kemenhub Cari Solusi Tingginya Harga Tiket Pesawat

"Menindaklanjuti usulan tersebut, maka hari ini dilaksanakan Konsinyering Pembahasan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah  Tol Laut Tahun Anggaran 2023," ujar Capt Mugen dalam siaran pers, Rabu (29/6/2022).

Melalui konsinyering ini diharapkan dapat memberikan output/hasil sebagai dasar keputusan penetapan trayek dan/ pelabuhan baru yang akan disinggahi  pada rute pelayanan kapal Tol Laut  Tahun 2023.

Capt Mugen menjelaskan, konsinyering  ini juga diperlukan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan mengenai rute dan trayek sesuai informasi dan data kebutuhan terkini di daerah dengan karakteristik perairan dan kewilayahan masing-masing daerah.

"Juga untuk mengidentifikasi terkait dengan sarana prasarana pada Pelabuhan singgah baru yang diusulkan. Termasuk pola perdagangan dan potensi muatan yang akan di datangkan maupun yang akan di distribusikan dari wilayah yang diusulkan tersebut memungkinkan atau tidak untuk disinggahi Kapal Tol Laut," jelasnya.

Baca Juga: Cap Komentar Haris Pertama Soal Holywings Menyesatkan, Cucu Nabi Ini Tegas: Lo Gak Ngerti Hukum!

Sebagai informasi, konsinyering ini turut dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan gambaran jaringan trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut  (Tol Laut) Tahun Anggaran2023 dan pemahaman sesuai tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.