Heboh Dugaan Dana Umat Malah Dinikmati Petinggi ACT, MUI Murka Dibuatnya, Minta Kepolisian Turun!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kabar penyelewengan dana umat serta donatur oleh petinggi lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT membuat semua orang geram, tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis mengatakan hal itu tak layak dilakukan karena seharusnya donasi umat digunakan untuk orang yang membutuhkan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan.

Baca Juga: Saran Novel Bamukmin Bukan Main, Biar Jokowi Terhindar dari Fitnah, Presiden Harus Lakukan Ini!

“Kalau berita itu benar, sungguh menyakitkan dan menyedihkan,” kata Kiai Cholil Nafis kepada JPNN.com melalui layanan pesan singkat, Senin (4/7).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas terkait penyelewengan dana donatur tersebut.

“Kalau benar ada tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petinggi ACT terhadap dana yang mereka himpun dari masyarakat hal ini jelas memalukan,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya.

Tak hanya itu, Anwar Abbas juga berharap pihak berwajib untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyelewengan dana tersebut.

“Kemudian meminta pihak yang berkepentingan agar menyelesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata dia.

Dia juga menyebutkan selain memalukan, penyalahgunaan dana itu juga mencoreng nama lembaga kemanusiaan yang lain.

“Peristiwa ini selain memalukan juga telah mencoreng nama dari lembaga yang menghimpun dana masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat dihebohkan dengan kabar para petinggi ACT menerima gaji hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah dan juga disebut memotong uang donasi dan gaji karyawan.

Baca Juga: Jeng Jeng... Polri Akhirnya Turun Tangan Usut Kasus Dugaan Penggelapan Dana ACT

Tagar-tagar berkaitan dengan ACT, seperti #AksiCepatTilep ini bermunculan setelah majalah Tempo mengeluarkan laporan utama berjudul ‘Kantong Bocor Dana Umat’. Disebutkan uang donasi miliaran rupiah dari masyarakat masuk ke kantong pribadi sejumlah petinggi lembaga tersebut.