Anies Baswedan Jangan Cuma Omong Kosong Saja, PSI: Masyarakat Butuh Aksi Nyata!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan dirinya akan mencabut izin pabrik atau perusahaan penghasil polusi berlebih menyusul kualitas udara di ibu kota yang semakin buruk.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan memberi komentar pedas dan pandangannya akan hal tersebut.

Baca Juga: PKS Kurban 103 Ekor Sapi, Salim Segaf Sebut Ada dari Anies Baswedan

Dirinya meminta Anies Baswedan tak hanya mengeluarkan pernyataan tapi juga dilengkapi oleh aksi nyata di lapangan.

"Penegasan tersebut tidak akan membuat kualitas udara di Jakarta membaik. Warga butuh aksi nyata dari wacana yang dilontarkan gubernur tersebut." ucap August.

Selain itu, Politisi PSI ini meminta Pemprov DKI Jakarta lebih peka terhadap isu lingkungan, khususnya yang berdampak kepada masyarakat banyak.

"Pencemaran udara di Ibukota kian memburuk, Pemprov DKI mestinya peka terhadap isu lingkungan yang berdampak pada kesehatan," ucap August.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga menyebutkan berdasar data, ada sekitar 114 pabrik dan perusahaan yang memiliki cerobong gas buang. Industri tersebut umumnya memiliki lebih dari 1 cerobong. Dinas LHK DKI pada 2019 merilis ada sekitar 1.150 cerobong gas buang industri yang berada di Ibu kota.

"Tidak tepat rasanya kalau hanya mengancam untuk mencabut izin, Pemprov DKI harus melakukan sidak dan pemeriksaan secara langsung dan secepat mungkin terhadap disiplin para industri penghasil polusi udara tersebut. Ini merupakan prioritas penting bagi keberlangsungan hidup warga di jakarta," tegasnya.

Pernyataan Anies juga dinilai tidak elok sebagai seorang pemimpin daerah karena malah terlalu menyalahkan daerah penyangga terkait kualitas udara DKI Jakarta.

Baca Juga: Anies Baswedan Kurban Sapi, Mazdjo Loyalis Ganjar Pranowo Seperti Biasa Koar-koar: Kita Sebagai Rakyat Jelata…

"Jakarta sebagai ibu kota tentunya tidak bisa lepas dari wilayah penyangga di sekitarnya. Alasan tersebut terlalu mengada-ada. Kenapa tidak, Pemprov DKI yang memiliki anggaran paling besar ketimbang daerah penyangga melakukan sinergitas, kolaborasi dan menjadi insiator untuk memperbaiki kualitas udara, tidak hanya ngeles," urainya.