Erick Thohir: BUMN Dukung Peningkatan Izin Usaha UMKM

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN dalam berkolaborasi dengan banyak pihak guna mendukung pengembangan UMKM. Erick menyampaikan, sinergitas ini telah ditunjukkan antara Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Erick bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada ratusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta Timur, Rabu (13/7/2022).

Baca Juga: Erick Thohir: Kita Rugi, 95% Kargo Asal Belawan Harus Lewat Singapura dan Malaysia

"Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan bagaimana Online Single Submission (OSS) yang 1,5 juta, yang tadinya targetnya 3 ribu per hari sekarang alhamdulillah sudah mencapai 7 ribu per hari, tetapi kita harus dorong lebih tinggi lagi seperti maunya Bapak Presiden," ujar Erick, Rabu (13/7/2022).

Dalam diskusi dengan Teten dan Bahlil, ucap Erick, ketiganya sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing kementerian. Erick mengaku akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program PNM Mekaar dan nasabah UMKM bank-bank himbara ke dalam sistem tersebut.

"Insyaallah kalau ini kita bisa digabungkan, dari 1,5 juta menjadi 10 juta bukan hal yang tidak mungkin ke depan," lanjut Erick.

Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk meningkatkan penyerapan akses KUR bagi para UMKM. Erick mengatakan, pemerintah menyediakan Rp373 triliun untuk program KUR tahun ini dan baru terserap 50%.

"Kami diminta presiden kalau bisa kita mencapai 30 persen pendanaan untuk UMKM tercapai di perbankan pada 2024. Rp373 triliun ini sesuatu yang luar biasa dengan Pemerintah memberikan subsidi 13%. Jadi, yang masuk ke paket KUR ini tiga persen," ucap Erick.

Baca Juga: Pemerintah Serahkan 560 NIB kepada Pelaku UMK di Surakarta

Erick menyampaikan, pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR. Hal ini akan disesuaikan dengan keuangan negara.

Erick menyebut, tiga kementerian ini mendapat tugas untuk meningkatkan penyerapan KUR yang masih tersisa 50 persen. Dia menilai jika penyerapan KUR memerlukan kolaborasi antarlini, tidak hanya antarkementerian, tetapi juga pemerintah daerah.

"Ini masih ada 50 persen yang jumlahnya harus terserap, tentu kami berharap juga para pemerintah daerah, gubernur, bupati, terbuka bekerja sama dengan kami karena tidak mungkin kita sukses kalau tidak bekerja sama," kata Erick menambahkan.