Elemen Pertembakauan Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok dinilai seluruh elemen ekosistem pertembakauan memiliki nilai kerugian. Mulai dari ruginya petani tembakau sampai pada devisa negara. Pasalnya, Cukai Hasil Rokok (CHT) menjadi penyumbang devisa negara mencapai Rp200 triliun.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono mengatakan bersepakat menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan sekaligus menolak rencana kenaikan CHT yang tinggi. Dalam ekosistem pertembakauan, saat ini rokok menjadi tulang punggung bagi 2 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh, serta jutaan karyawan.

Baca Juga: Ini Dampak Bila Sri Mulyani Lanjutkan Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

"Kami berharap aturan yang dibuat dapat berimbang dan regulasi yang diberikan kepada ekosistemnya dapat berimbang dan berkeadilan," kata Hananto dalam acara Pernyataan Sikap Ekosistem Pertembakauan Menolak Intervensi Asing Dalam Pembentukan Perundangan & Kenaikan Cukai, Selasa, (19/7/2022) di Jakarta.

Sebelumnya, penolakan pernyataan sikap seluruh ekosistem pertembakauan ini dituangkan dalam dokumen sah yang disaksikan oleh perwakilan kepala daerah dan perwakilan legislatif. Dokumen tersebut akan diteruskan kepada Presiden Jokowi sebagai permohonan dan wujud nyata aspirasi elemen ekosistem pertembakauan yang selama ini ditekan.

Para elemen tersebut ialah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Gabungan Pabrik Rokok Surabaya (Gaperosu), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

Lalu, Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM), Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Pemuda Tani HKTI, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRINDO), Komunitas Perokok Bijak (Kojak), dan Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI).

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soesono berharap, lewat tembusan surat resmi pernyataan sikap itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup, mulai dari permasalahan iklim cuaca yang memengaruhi hasil panen tembakau, pengendalian regulasi yang tidak transparan, hingga opsi kenaikan cukai.

"Sebagai elemen ekosistem pertembakauan di sisi paling hulu, petanilah yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang. Petani yang paling terbatas aksesnya terhadap upaya perlawanan kampanye dan intervensi asing. Di sini kami secara tegas menolak peraturan dan kebijakan yang tidak adil terhadap eksosistem pertembakauan dan kenaikan CHT tinggi yang tidak terprediksi," ujarnya.