Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bendum PBNU Mardani Maming Dijemput Paksa, KPK: Tidak Kooperatif!

Bendum PBNU Mardani Maming Dijemput Paksa, KPK: Tidak Kooperatif! Kredit Foto: Hipmi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ditetapkannya Bendum PBNU Mardani Maming sebagai tersangka oleh KPK berbuntut panjang. Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan jemput paksa terhadap Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming pada Senin (25/7/2022).

Jemput paksa politikus PDIP itu dilakukan dengan upaya melakukan penggeledahan di apartemen di kawasan Jakarta Pusat, diduga tempat kediaman Maming.

"Benar, hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (25/7/2022).

Alasan penjemputan paksa, kata Ali, karena tim penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap eks Bupati Tanah Bumbu itu. Namun Maming tidak kooperatif pada panggilan kedua pada Kamis (21/7/2022).

Baca Juga: Mardani Maming Jadi Tersangka Korupsi, Ketum PBNU Kena "Semprot" Kiai Abdus Salam: Arogan, Angkuh, Sombong dan Ceroboh!

"Tersangka tidak hadir dan kami menilai tersangka tidak kooperatif," ujar Ali

Ali menyebut tidak ada dasar hukum satupun bahwa praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini. Diketahui, Maming kini tengah mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya itu.

"Proses praperadilan hanya untuk menguji syarat formil keabsahan bukan untuk menguji substansi penyidikan dan tentu kami hargai proses dimaksud," tuturnya.

Sebagai informasi, Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming diduga terlibat dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang tengah diusut oleh KPK. Ia, pun juga sudah berstatus tersangka di KPK.

KPK juga telah melakukan penggeledahan apartemen diduga milik politikus PDI Perjuangan itu di kawasan Jakarta Pusat.Mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK.

Baca Juga: Saran Buat Megawati, PDIP Bakal Menang Pilpres 2024, Jika Duetkan Ganjar dengan Sosok ini: Rekor 3 Kali Berturut-turut

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: