Puan Dapat Surat Tugas Blusukan ke Daerah dari PDIP, Pengamat: Untuk Membatasi Mobilitas Ganjar Pranowo
Kredit Foto: Antara/Budi Candra Setya
Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Firman Noor menyebut ada upaya dari PDIP untuk membatasi mobilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini terkait dengan adanya surat tugas untuk Puan Maharani.
Firman menyoroti mekanisme surat tugas keluar atau penugasan kepada kader PDIP yang keluar kota. Ia mengatakan penerapan mekanisme surat tugas keluar lebih mengarah ke langkah birokrasi internal partai atau politik partai, bukan mengatur aspek administrasi.
"Di sini memang letak ketidakwajaran aturan ini, saya kira saya belum melihat itu terjadi di partai lain," kata Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin (25/7/2022).
Dia melihat upaya ini sebagai gambaran besar dari PDIP untuk mengunggulkan Puan Maharani sebagai kandidat tunggal yang akan diusung pada Pemilu 2024. Menurut Firman, terdapat nilai strategis dari pemberlakuan surat tugas keluar bagi kader PDIP yang hendak keluar kota.
"Hal ini ditafsirkan untuk membatasi mobilitas Ganjar Pranowo yang nampaknya makin meninggalkan elektabilitas Puan," kata Firman.
Adanya kendali melalui penugasan, lanjut dia, PDIP memberi kesempatan lebih besar kepada Puan untuk makin mendapat hati dan suara rakyat dengan harapan tingkat elektabilitas Puan meningkat. Seperti diketahui, saat ini, PDIP mulai memberikan Puan tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Secara internal, imbuhnya, PDIP memiliki hak untuk mencalonkan sendiri kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Firman menilai PDIP menginginkan Ganjar sebagai kepala daerah sekaligus kader PDIP yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengedepankan kepentingan wilayah atau partai bukan kepentingan pribadi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
