Daya Beli Masyarakat Kunci Utama Indonesia Hadapi Stagflasi

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menilai daya beli masyarakat merupakan kunci untuk menjaga perekonomian Indonesia dari dampak risiko stagflasi dan ketidakpastian global. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tetap tumbuh dan tinggi.

Sebagaimana diketahui, dunia tengah dihantui perlambatan ekonomi dan tingginya inflasi akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. kondisi tersebut juga turut mengerek harga komoditas dan energi.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, untuk mempertahankan daya beli, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan mengendalikan inflasi. Baca Juga: Kemenko Perekonomian: Transformasi SDM Faktor Kunci Sejahterakan Masyarakat

"Pemerintah punya tim pengendalian inflasi di daerah-daerah, jadi kita tidak bisa mnyelesaikan hanya dengan suku bunga karena inflasi banyak disebabkan juga gangguan di sisi supply. Oleh karena itu, pemerintah mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan pengendalian harga dengan cara memperkuat koordinasi kebijakan antar kementerian/ lembaga, antar daerah, kerja sama antar daerah dalam rangka mnjaga ketersediaan pasokan," ujarnya saat menghadiri webinar Warta Ekonomi bertajuk "Menghadapi Perlambatan Ekonomi dan Inflasi, Apa yang Harus Dilakukan?" di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, lanjutnya pemerintah mendorong perluasan lahan dalam rangka meningkatkan produksi pangan seperti food estate, dan juga penggunaan teknologi berbasis IT untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mendorong distribusi pasokan komoditas, da  kerja sama antar daerah yang kelebihan pasokan dan kekurangan pasokan.

"Ini cara-cara untuk mengatasi supply shock sehingga tidak terjadi kenaikan harga, sehingga bank sentral tidak perlu merespon dengan kenaikan suku bunga acuan," ucapnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengalokasikan sebagian besar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sebesar Rp154,76 triliun untuk perlindungan masyarakat guna menhadapi tingginya tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Senada, Kepala PKAPBN Kemenkeu Wahyu Utomo menuturkan, peningkatan risiko global berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan cost of fund dan berpotensi menghambat trend pemulihan, sehingga APBN didorong sebagai shock absorber untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.

"Kebijakan fiskal 2023 tetap ekspansif yang terukur dengan defisit berkisar 2,61 sd 2,85% PDB yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya. 

Dia membeberkan, strategi yang ditempuh di fokuskan untuk penguatan kualitas SDM, akselarasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, revitalisasi industri, pembangunan ekonomi hijau. 

"Yang disertai reformasi fiskal yang holistik untuk optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan. dan dibutuhkan komitmen seluruh K/L untuk menjaga efektivitas reformasi fiskal, sehingga konsolidasi fiskal pada tahun 2023 dapat berjalan smooth," paparnya.