Masuki Musim Kemarau, Mahfud MD Ingatkan Soal Kesiagaan Karhutla

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta daerah di Indonesia meningkatkan kesiagaan pada potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dia katakan berdasarkan perhitungan musim saat memasuki kemarau hingga Oktober 2022.

Dalam hal ini, Mahfud meminta pada seluruh instansi kepemerintahan, stakeholder terkait, dan masyarakat umum untuk ikut serta dalam meningkatkan kesiapsiagaan untuk menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Baca Juga: Cegah Karhutla, Kemendagri Dorong Partisipasi Masyarakat

"Saya meminta kepada seluruh Kementerian, Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda dan Manggala Agni dan stakeholder atau perusahaan serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bahu-membahu dalam upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan," jelas Mahfud dalam Rapat Koordinasi Khusus Penanggulangan Karhutla 2022, Kamis (28/7/2022).

Dia juga meminta seluruh pihak untuk meningkatkan upaya peringatan dan deteksi dini Karhutla secara efektif dengan menggerakkan potensi sumber daya di wilayah masing-masing. Dalam hal ini, dia meminta Badan Riset Indonesia Nasional (BRIN) untuk menyediakan data pendukung untuk mengetahui potensi karhutla di masing-masing wilayah.

"Khusus bagi BRIN agar dapat menyediakan data pantauan satelit baik hotspot maupun citra pendukungnya tanpa biaya bagi lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Prioritaskan upaya pencegahan dengan pelibatan unsur-unsur satuan wilayah, aparat daerah, stakeholders, masyarakat pada tingkat desa," ungkapnya.

Seandainya kadung terjadi kebakaran, Mahfud meminta pemadaman dilakukan secara optimal dan efektif sehingga api bisa dipadamkan sebelum menjadi kebakaran hutan yang besar. Selain itu, pemadaman jalur udara juga dibutuhkan untuk mendukung pemadaman yang dilakukan dari darat.

Dia memaparkan, penegakan hukum selama empat tahun terakhir sudah cukup baik. Kendati demikian, dia minta kinerja yang ada mesti terus ditingkatkan. Oleh sebab itu, Mahfud meminta adanya kerja sama antar penegak hukum untuk memberikan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera pada pelaku.

"Penegakan hukum selama 4 tahun terakhir sudah cukup baik, terus ditingkatkan. Kerja sama antara penegak hukum agar membawa efek jera dengan sanksi tegas berupa sanksi administratif, perdata dan pidana kepada para pembakar hutan dan lahan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, pihaknya telah berhasil menekan tingkat kejadian karhutla. Oleh karena itu, tidak ada angkutan udara, laut dan atau darat yang tertunda atau dibatalkan karena adanya asap akibat karhutla dan tidak terjadi asap lintas batas ke negara tetangga.