Heboh Soal Pemaksaan Jilbab, Ade Armando Desak Menteri Nadiem Lakukan Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Publik dihebohkan dengan pemberitaan mengenai pemaksaan seorang siswi sekolah untuk mengenakan Jilbab.

Mengenai hal ini, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS), Ade Armando, meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Menteri Dalam Negeri; Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan memastikan perlindungan bagi seluruh siswi di sekolah negeri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak dipaksa memakai jilbab dengan alasan apapun.

Ade menyinggung soal Laporan Human Rights Watch Indonesia 2022 menunjukkan saat ini aturan berjilbab ada di setidaknya 24 Provinsi di Indonesia. Kewajiban ini diberlakukan di sekolah negeri, sejak SD sampai SMA, serta juga di lembaga-lembaga pemerintahan.

“Laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit warga yang merasa tertekan, terteror, dan trauma karena dipaksa memakai jilbab,” kata Ade dikutip dari siaran pers tertulis, dikutip Kamis (4/8/22).

Terkait kasus siswi yang dipaksa untuk mengenakan Jilbab, Ade beranggapan siswi berhak memakai seragam sekolah yang dikehendakinya.

Baca Juga: Lagi! Kader PSI Nyatakan Dukung Anies Baswedan, Analisis Rocky Gerung Tajam: Di dalam Dia Mulai Gerah!

Hal ini juga berlaku bagi para PNS.

“PIS percaya setiap siswi berhak memakai seragam sekolah yang dikehendakinya selama tetap menjaga kesopanan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. PIS juga percaya tidak boleh ada pemaksaan jilbab bagi para PNS,” ujar Ade.

Karena itu, PIS mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Agama bersama-sama melahirkan keputusan baru pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang pernah diterbitkan pada Februari 2021.

“Berjilbab atau tidak berjilbab adalah pilihan yang harus dihormati dan dilindungi,” tegas Ade. “PIS berharap pemerintah mau mendengar,” tegas Ade.