Bahas Perdagangan, Amerika dan Taiwan Siap-siap Bikin China Kesal Gara-gara...

Warta Ekonomi, Taipei -

Amerika Serikat dan Taiwan pada Rabu (17/8/2022) sepakat untuk memulai pembicaraan perdagangan di bawah inisiatif baru. Keduanya mengatakan bahwa mereka ingin mencapai kesepakatan dengan "hasil yang berarti secara ekonomi", sebagai tanda lain dari peningkatan dukungan Washington untuk pulau itu.

Washington dan Taipei meluncurkan Inisiatif AS-Taiwan tentang Perdagangan Abad ke-21 pada bulan Juni. Ini dilakukan hanya beberapa hari setelah pemerintahan Presiden Joe Biden mengeluarkan pulau yang diklaim China dari rencana ekonomi yang berfokus pada Asia yang dirancang untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.

Baca Juga: Tanpa Diduga, Tentara China Bergerak Menuju Rusia untuk Lakukan...

Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan kedua belah pihak telah "mencapai konsensus tentang mandat negosiasi". Diharapkan putaran pertama pembicaraan akan berlangsung awal musim gugur ini.

"Kami berencana untuk mengejar jadwal ambisius untuk mencapai komitmen berstandar tinggi dan hasil yang berarti yang mencakup sebelas bidang perdagangan dalam mandat negosiasi yang akan membantu membangun ekonomi abad ke-21 yang lebih adil, lebih sejahtera, dan tangguh," Deputi Perwakilan Dagang Amerika Serikat Sarah Bianchi kata dalam sebuah pernyataan.

Mandat negosiasi yang dirilis bersamaan dengan pengumuman tersebut mengatakan AS dan Taiwan telah menetapkan agenda yang kuat untuk pembicaraan mengenai isu-isu seperti fasilitasi perdagangan, praktik regulasi yang baik, dan menghilangkan hambatan diskriminatif terhadap perdagangan.

Dikatakan awal dari pembicaraan formal akan bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan "komitmen standar tinggi dan hasil yang berarti secara ekonomi".

Itu tidak menyebutkan kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas yang luas, yang merupakan sesuatu yang ditekan oleh Taiwan.

Washington, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal, sangat ingin meningkatkan dukungan untuk Taiwan, terutama karena menghadapi tekanan politik yang meningkat dari China untuk menerima klaim kedaulatannya.