Agenda G20 MCWE Hari Kedua, Delegasi Sepakati Hal Ini untuk Ekosistem Kewirausahaan Perempuan

Agenda G20 Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) hari kedua, Kamis (25/8/2022), membahas mengenai Kewirausahaan Perempuan: Mempercepat Kesetaraan, Mempercepat Pemulihan.

Dalam agenda ini, para delegasi menyepakati beberapa aksi yang perlu dilakukan, di antaranya memandatkan data terpilah gender, integrasi gender ke dalam berbagai kebijakan dan program, hingga kemitraan multipihak untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan perempuan yang lebih baik.

Baca Juga: Kominfo x Warta Ekonomi Group Dukung Presidensi G20, Bersama Generasi Muda Berkarya untuk Bangsa!

"UMKM mendorong peluang komersial, berkontribusi pada 90% bisnis, 50% lapangan kerja, dan 40% PDB. Namun, kesenjangan sistemik dan praktik diskriminatif terus menghambat partisipasi sosial dan ekonomi perempuan, serta inklusi keuangan," ujar Harsha Rodrigues, Executive Vice President of Women's World Banking dalam keterangannya, Kamis (25/8/2022).

Harsha mengungkapkan beberapa kesenjangan gender yang dihadapi perempuan, di antaranya kesenjangan kepemilikan smartphone, di mana kepemilikan smartphone perempuan lebih sedikit dari laki-laki, kesenjangan keterampilan digital, dan kesenjangan kepemilikan identitas.

Kemudian, dari aspek mobilitas, masih terdapat adanya pembatasan kebebasan bergerak bagi perempuan, sedangkan dari aspek kewirausahaan masih terdapat 104 negara yang tidak menerapkan pelarangan diskriminasi terhadap akses perempuan ke kredit.

Baca Juga: Ini 3 Isu Utama dalam Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan!

Selain itu, sebanyak 40% negara membatasi hak milik perempuan, dan masih terdapat 86 negara yang membatasi peluang ekonomi perempuan, di mana hanya 95 negara yang menetapkan upah yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama.

"Penting untuk melakukan pengumpulan data terpilah gender dengan melakukan pelaporan data terpilah gender, menjadikan data ini terakses oleh publik, dan menggunakannya untuk meningkatkan kebijakan dan program inklusi keuangan dan mempromosikan produk yang memenuhi kebutuhan perempuan," ujar Harsha. 

Ia juga menambahkan perlunya desain yang berpusat pada perempuan untuk memastikan pengembangan produk dan layanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perempuan, pemanfaataan pinjaman tanpa agunan untuk meningkatkan visibilitas pengusaha perempuan, peningkatan akses kredit bagi pengusaha, peningkatan kemampuan keuangan digital di semua produk dan layanan, dan peningkatan kemampuan bisnis dalam produk kredit.

Elizabeth Vazquez, CEO of WeConnect International mengutarakan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan, di antaranya (1) menanyakan kepada pemilik bisnis perempuan, mengenai hal yang paling mereka butuhkan untuk menjadi sukses, (2) mengikuti anggaran yang ada dan manfaatkan daya beli pemerintah, (3) melibatkan lembaga pengadaan publik dengan segera untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, (4) belajar dari sektor swasta, dan membangun kemitraan publik dengan swasta untuk mendukung program inklusif gender, (5) memanfaatkan organisasi masyarakat sipil di domestik maupun global untuk mendukung ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca Juga: Dukung G20, Bupati Klungkung Uji Coba Kendaraan Listrik

"Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di G20, kita mendorong institusi keuangan di seluruh dunia untuk memberi lebih banyak data terpilah dan mendorong akses keuangan untuk perempuan pebisnis. Kita mencoba untuk menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai bagian penting dari kebijakan kita," ujar H.E. Baroness Stedman-Scott, Minister for Women and Equalities, United Kingdom.

Selain itu, ia mengungkapkan pentingnya pendidikan pemberdayaan perempuan, pengakhiran kekerasan terhadap perempuan, serta manajemen akses digital. Penggunaan teknologi digital sangat penting untuk membangun bisnis baru di dunia sekarang ini. Ia juga mengungkapkan bahwa bekerja di lintas sektor pemerintah, masyarakat sipil, dan juga sektor swasta bisa mendorong pemberdayaan perempuan di banyak area.

Sementara itu, dalam diskusi ini terdapat beberapa rekomendasi aksi yang akan dilakukan di antaranya memandatkan adanya data terpilah gender, termasuk mendata kebutuhan para pengusaha perempuan, menerapkan cara-cara pinjaman yang sesuai, dan meningkatkan kemampuan-kemampuan perempuan.

Baca Juga: Menteri PPPA: Pemberdayaan Perempuan Harus Jadi Bagian Strategi Nasional

Kemudian, mengatasi semua permasalahan kewirausahaan perempuan di seluruh spektrum pada sektor publik dan swasta untuk menghasilkan perubahan. Terkait pengadaan, perlu memanfaatkan kekuatan pemerintah dengan melibatkan lembaga pengadaan publik untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

"Lalu yang menjadi pesan inti dalam diskusi ini, adalah pentingnya kemitraan multipihak, artinya, semua aktor dalam ruangan ini, termasuk juga pihak swasta. Selain itu, juga penting mengembangkan kemitraan-kemitraan, mendayagunakan organisasi-organisasi sipil dan internasional untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan perempuan yang lebih baik," ujar Samantha Hung, Chief of Gender Equality Thematic Group, Asian Development Bank selaku moderator.