Ruwet! Dicopot dari Perdana Menteri, Prayuth Chan-o-cha Malah Jabat Menteri Pertahanan Thailand

Ruwetnya politik Thailand termasuk episode dua kali kudeta hingga protes kekerasan, yang berasal dari penentangan terhadap keterlibatan militer dalam politik. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik, warga Thailand juga makin menuntut lebih banyak perwakilan dalam pemerintahan.

Awal pekan ini, pengadilan menerima petisi yang ditandatangani oleh 172 anggota parlemen oposisi. Mereka bersikeras bahwa pemerintahan Prayut dimulai pada 2014, ketika ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta. 

Pengadilan juga kemungkinan akan mempertimbangkan apakah masa jabatannya secara resmi dimulai pada 2017, ketika konstitusi ditulis ulang, atau bahkan 2019, setelah pemilihan.

Pada Rabu, lima dari sembilan hakim konstitusi mencapai kata sepakat. Mereka setuju bahwa PM itu harus ditangguhkan, sementara pengadilan mempertimbangkan persoalan tentang masa jabatan. 

Namun, seperti diwartakan Reuters hingga CNN, pengadilan tidak memberikan batas waktu kapan keputusan final akan diambil. 

Pengadilan hanya memberi Prayut 15 hari untuk mengajukan pernyataan balasan mengapa dia harus mempertahankan pekerjaannya sebagai PM. Perintah ini harus ia jawab begitu dia secara resmi menerima surat pengadilan.

Dalam sebuah pernyataan, kantor Prayut mengatakan dia menghormati keputusan pengadilan.

"Perintah itu tidak akan memengaruhi administrasi negara, pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung," kata pernyataan itu.

Sementara Prayuth terombang-ambing dengan jabatannya, Wakil PM Prawit Wongsuwan telah dipasrahi posisi sebagai penjabat PM di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut.

Prawit menolak menjawab pertanyaan wartawan pada hari pertamanya di kantor PM pada Jumat.