Ruwet! Dicopot dari Perdana Menteri, Prayuth Chan-o-cha Malah Jabat Menteri Pertahanan Thailand

Prayuth Chan-ocha, yang menjabat perdana menteri Thailand, telah menaruh jabatannya itu dan melanjutkan perannya sebagai menteri pertahanan (menhan).

Prayuth telah menyampaikan pidato pertamanya kepada publik, di mana ia bersedia mundur sementara dari jabatan perdana menteri (PM), tapi tetap menjadi menhan alih-alih mundur dari pemerintahan.

Baca Juga: Seorang Jenderal yang Didukung MK Ambil Alih Posisi Prayuth Chan-o-cha Sebagai PM Thailand

Diketahui bahwa sejak 2019, Prayut juga memegang jabatan sebagai menhan. 

Prayuth sebelumnya tidak memberikan pernyataan apa pun sejak pengadilan menskors, memerintahkannya untuk berhenti menunaikan tugasnya sebagai PM. 

"Saya akan terus melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri pertahanan untuk rakyat dan Thailand setiap harinya," kata Prayuth di akun Twitter kantor PM, pada Kamis (25/8).

Juru bicara pemerintah juga telah mengonfirmasi hal serupa, di mana Prayut dikonfirmasi mengundurkan diri sebagai pemimpin negara itu untuk sementara. Namun, ia akan tetap menjadi menhan.

Perombakan kepemimpinan yang tidak biasa itu terjadi menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Rabu (24/8). Hari itu, MK mengesahkan perintahnya agar Prayut mundur, sementara pengadilan mempertimbangkan apakah dia memang telah melanggar batas masa jabatan delapan tahun yang baru-baru ini tertulis dalam konstitusi.

Prayut sendiri tercatat mulai mengambil peran sebagai PM negara itu, setelah kudeta militer pada 2014. Kursi kekuasaan makin dicengkeramnya usai ia memenangkan pemilihan kontroversial pada tahun 2019. Saat itu, Prayut sukses melampaui ambang batas suara dari Dewan dan Senat, yang anggotanya dipilih junta.

Pemilihan umum itu, yang diadakan di Thailand pada 24 Maret 2019, juga menjadi pemilihan pertama sejak kudeta Thailand 2014. Itu juga menjadi pemilihan pertama yang diadakan sesuai dengan konstitusi 2017, yang dirancang di bawah junta militer yang berkuasa.

Bagaimanapun, Prayut telanjur memerintahkan konstitusi kerajaan untuk ditulis ulang, melarang seorang PM menjabat lebih dari delapan tahun. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Prayut telah melanggar batasnya sendiri.

Kontroversi mengenai batas masa jabatan Prayuth akhirnya menjadi episode terbaru dalam drama kekacauan politik Thailand, yang berjalan hampir selama dua dekade.

Ruwetnya politik Thailand termasuk episode dua kali kudeta hingga protes kekerasan, yang berasal dari penentangan terhadap keterlibatan militer dalam politik. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik, warga Thailand juga makin menuntut lebih banyak perwakilan dalam pemerintahan.

Awal pekan ini, pengadilan menerima petisi yang ditandatangani oleh 172 anggota parlemen oposisi. Mereka bersikeras bahwa pemerintahan Prayut dimulai pada 2014, ketika ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta. 

Pengadilan juga kemungkinan akan mempertimbangkan apakah masa jabatannya secara resmi dimulai pada 2017, ketika konstitusi ditulis ulang, atau bahkan 2019, setelah pemilihan.

Pada Rabu, lima dari sembilan hakim konstitusi mencapai kata sepakat. Mereka setuju bahwa PM itu harus ditangguhkan, sementara pengadilan mempertimbangkan persoalan tentang masa jabatan. 

Namun, seperti diwartakan Reuters hingga CNN, pengadilan tidak memberikan batas waktu kapan keputusan final akan diambil. 

Pengadilan hanya memberi Prayut 15 hari untuk mengajukan pernyataan balasan mengapa dia harus mempertahankan pekerjaannya sebagai PM. Perintah ini harus ia jawab begitu dia secara resmi menerima surat pengadilan.

Dalam sebuah pernyataan, kantor Prayut mengatakan dia menghormati keputusan pengadilan.

"Perintah itu tidak akan memengaruhi administrasi negara, pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung," kata pernyataan itu.

Sementara Prayuth terombang-ambing dengan jabatannya, Wakil PM Prawit Wongsuwan telah dipasrahi posisi sebagai penjabat PM di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut.

Prawit menolak menjawab pertanyaan wartawan pada hari pertamanya di kantor PM pada Jumat.