Bakal Banding atas Putusan Pemecatan dengan Tidak Hormat, Lemkapi: Hormati Hak Hukum Ferdy Sambo!
Kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Ferdy Sambo terhadap Yosua Hutabarat alias Brigadir J memasuki babak baru seiring dilaksanakannya sidang etik kepolisian.
Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang pada akhirnya menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ferdy Sambo dinilai sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal itu disebutkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan.
Kendati demikian, Edi mengatakan bahwa kini masyarakat harus menunggu dan menghormati hak hukum Ferdy Sambo yang tengah mengajukan banding.
"Namun demikian, kita tentu harus menunggu dan menghormati hak hukum Ferdy Sambo yang saat ini akan mengajukan banding," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Edi mengatakan bahwa proses Sidang KEPP di Mabes Polri pada Kamis hingga Jumat dini hari yang dipimpin Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri sudah berjalan dengan baik.
Ia berharap putusan pemecatan ini akan diikuti dengan sanksi pidana pembunuhan berencana yang akan digelar di pengadilan negeri setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.
Sesuai pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, maka mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo memiliki hak untuk menyampaikan banding secara tertulis dalam waktu tiga hari kerja.
Menurutnya, pengajuan banding itu akan dijawab dalam waktu 21 hari kerja.
Dalam sidang yang berlangsung secara maraton mulai Kamis pagi hingga Jumat dini hari, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto