Kredit Foto: Kemenhub
Suharto juga mengatakan jika tarif ini direalisasikan, diproyeksikan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2023 sebesar Rp202.5 miliar. Tidak hanya itu, pemasukan yang dapat diperoleh negara ialah dari tarif iklan pada sarana dan prasarana layanan seperti bus halte dan lainnya.
"Untuk iklan ini diprediksi sekitar Rp30 miliar per tahun. Nantinya penerimaan pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untiuk memperbaiki layanan serta sarana dan prarana transportasi lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Kemenhub Bawa Kabar Gembira dari Wilayah Timur Indonesia
Wujud Kehadiran Negara
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Tonny Agus Setiono mengatakan, BTS merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator. Skema BTS merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi kemudian berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan sebagainya sehingga diharapkan roda perekonomian di daerah bisa lebih baik, transportasi berjalan lebih baik, masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih layak.
"Kami akui bahwa penumpang BTS sempat mengalami penurunan, hal ini karena program ini dimulai pada tahun 2020. Di mana tidak lama berjalan kita langsung diterpa pandemi Covid-19 sehingga bukan penumpang BTS saja yang mengalami penurunan, melainkan semua penumpang di semua moda juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Akan tetapi, kami tidak berdiam diri, kami terus melakukan inovasi dan trobasan agar jumlah penumpang dapat meningkat," jelasnya.
Tonny juga menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi tren peningkatan penumpang. Hal ini dapat dilihat dari tren load faktor layanan BTS dari kuartal I tahun 2021 hingga kuartal II tahun 2022.
"Dari awalnya ada yang hanya di bawah 20% seperti di Palembang dan Yogyakarta, seiring diperlonggarnya aturan aktivitas masyarakat pada pandemi Covid-19 ini, peningkatan peralihan masyarakat ke layanan Angkutan Umum secara bertahap seperti di Medan, Solo, dan Denpasar yang mencapai di atas 50%, bahkan di Surakarta pada kuartal II tahun 2022 hampir mencapai 65%," ucap dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: