58 Petani Sawit Dapatkan Pelatihan Administrasi dan Keuangan

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penghasilan petani kelapa sawit di Riau. Satu di antara upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan administrasi dan keuangan. 

Luas komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan kelapa sawit seluas 3,38 juta hektare. Jumlah ini merupakan luas kebun kelapa sawit nomor satu di Indonesia yang luasnya mencapai 16,8 juta hektare atau sekitar 20,08%.

Untuk itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan pelatihan kepada 58 petani di Provinsi Riau.

Dalam pelatihan ini, BPDPKS menggandeng Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, dan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.

Kepala PPMKP Ciawi .Yusral Tahir mengatakan, kelembagaan bagi petani sangat penting dan petani perlu berkelompok. Menurutnya, kelembagaan ini tidak hanya untuk komunitas petani kelapa sawit tapi juga untuk komunitas petani lainnya.

"Karena kalau kita sendiri-sendiri, individualis, harga bukan petani yang tentukan. Jadi satu hal yang aneh, petani kita yang menanam, mengerjakan, memupuk. Tapi yang menentukan harga bukan petani, tapi tengkulak (di tingkat lokal)," katanya.

Untuk itu, BPDPKS bersama PPMKP Ciawi terus berupaya membantu agar petani bisa menganalisa hasil usaha. Sehingga uang yang diterima petani bisa digunakan untuk usaha yang terprogram.

"Pelatihan ini diikuti oleh 58 orang pekebun yang berasal dari Kabupaten Pelalawan sebanyak 31 orang dan Kabupaten Kampar sebanyak 27 orang. Bagaimanapun petani juga perlu pengetahuan pelatihan administrasi dan keuangan," ucapnya.

Zulfadli menyadari, bahwa banyak kendala dihadapi untuk dapat melaksanakan  pembangunan dan pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

"Konsep-konsep pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani, secara bertahap terus diupayakan. Solusinya, antara lain dengan memberikan pelatihan teknis maupun non teknis kepada para petani," ujarnya.

Kurikulum pelatihan terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok dasar, inti, dan penunjang. Adapun materi untuk kelompok dasar adalah materi kebijakan pengembangan SDM pertanian dan kebijakan program pengembangan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Kemudian, materi untuk kelompok inti yakni, pembukuan, administrasi keuangan, pengelolaan kredit, penyusunan proposal usaha, admnistrasi produksi, mekanisme penetapan harga TBS, dan pengelolaan simpan pinjam. Selanjutnya, materi kelompok penunjang yaitu, BLC (Building Learning Commitment), Overview dan Integrasi.