Perihal Jokowi Tiga Periode, Rocky Gerung: Bikin Aja Dekrit, Mulai Sekarang Tidak Ada Pemilu!
Rocky Gerung | Kredit Foto: Instagram/Rocky Gerung
Isu majunya Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 mencuat ke publik dan menimbulkan banyak tanggapan.
Sebelumnya, dalam Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di GOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (28/8/2022). Jokowi meminta para relawan yang telah setia mendukungnya selama dua periode pemerintahan tidak buru-buru menentukan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu pada pemilihan presiden 2024.
"Sebelum masuk ke sini kita berbicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik-bisik kepada saya, 'Pak politiknya seperti apa 2024, kita dukung siapa?' Sekali lagi, kita harus kompak. Kita harus 'kade' (hati-hati), setuju ndak? Hati-hati. 'Ulah gurung gusuh', jangan buru-buru," kata Jokowi.
Baca Juga: Penentu Nasib Ferdy Sambo adalah Presiden Joko Widodo, Kok Bisa? Ini Penjelasan Ahli
Musyawarah Rakyat (Musra) digelar di 34 provinsi oleh relawan Pro Jokowi (Projo) dengan agenda membahas figur calon presiden dan calon wakil presiden pilihan rakyat.
Menanggapi hal tersebut filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia, Rocky Gerung menyatakan bahwa Musra tidak dapat mewakili suara rakyat Indonesia, karena berisi relwan Jokowi Saja.
“Kalau sekarang bukan lagi terbalik, tapi dia (Presiden Jokowi) menginginkan itu secara harfiah,” ungkapnya dilansir dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (29/8/2022).
“Yang dia maksud begitu, Musyawarah rakyatnya, rakyat siapa. Inikan musyawarah yang dibuat sendiri oleh dia. Coba kalo musyawarah LSM atau sekalian referendum. Karena beliau gak paham apa itu demokrasi”, tambahnya.
Menurut Rocky, argumen yang digunakan Jokowi adalah kalau ada yang menginginkan percepatan boleh, lalu ada yang menginginkan perpanjangan, kenapa tidak boleh?
Rocky mengatakan demokrasi itu tidak boleh diperpanjang, demokrasi itu pemilihan yang rutin. Dan memperpanjang (masa jabatan) artinya tidak memungkinkan sirkulasi elite. Jadi hal mendasar yang elementer itu, Presiden menurutnya tidak paham.
“Konstitusi memerintahkan presiden untuk taat kepada konstitusi. Konstitusi bilang, dua periode maksimal maka dua periode saja. Kalo Presiden bilang, ini kehendak rakyat. Kehendak rakyat yang dia maksud itu kehendak dari musyawarah rakyat,” katanya.
Baca Juga: Peneliti Formappi Sebut Calon Alternatif Bakal Muncul pada Pilpres 2024
Menurut Rocky, musyawarah itu tidak diperlukan jika memang Jokowi menghendaki tiga periode karena kekuasaan ada ditangannya.
Anda kan punya kapasitas untuk melakukan itu (tiga periode) buat aja Dekrit. Mulai sekarang tidak ada pemilu. Kan selesai,” ungkap Rocky.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
