Tak Diganggu Gugat, Anggaran Pendidikan 20% dari APBN, Sebesar Rp608,3 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen menjaga anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

"Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp608,3 triliun menggambarkan 20% komitmen tetap dijaga," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, Selasa (30/8/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Subsidi Meningkat 3 Kali Lipat, APBN 2022 Telah Bekerja Keras

Pemerintah pusat akan mengalokasikan Rp233,9 triliun terutama untuk Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 976,8 ribu mahasiswa. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan.

Sementara itu, Rp305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

"Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan," tandasnya.

Sebanyak Rp69,5 triliun disiapkan untuk dana abadi pendidikan termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Dalam paparannya, Menkeu juga menyampaikan arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023. antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T; penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.