Indonesia Dorong Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Keabsahan Tata Kelola Data di G20

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan Presidensi G20 Indonesia mengusulkan penerapan prinsip umum dalam tata kelola data global. Usulan itu menjadi isu prioritas ketiga dalam Digital Economy Working Group (DEWG), yaitu data free flow with trust dan cross-border data flow.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan dalam Forum Digital Economic Ministers' Meeting (DEMM), delegasi telah menyepakati beberapa prinsip umum yang ditawarkan oleh Presidensi G20 Indonesia.

Baca Juga: Hasilkan DEMM G20 “Chair Summary”, Rangkaian DEWG Indonesia Resmi Berakhir

"Forum DEWG telah mengakui upaya Presidensi G20 Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust dan cross-border data flow, antara lain keadilan, transparansi, dan keabsahan," jelasnya dalam Konferensi Pers Hasil Sidang DEMM di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (1/9/2022).

Menurut Menkominfo, dalam pertemuan DEWG, delegasi mengapresiasi kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan Workshop of Multistakeholders Dialogue on Identifying Measures to Facilitate the Different Levels of Understanding of Data Governance.

"Kesuksesan yang mempertemukan pemangku kepentingan dari negara Anggota G20 dalam membahas pentingnya tata kelola data," ujarnya.

Mengenai pandangan forum terhadap peran identitas digital, menurut Menkominfo, para delegasi telah menghasilkan kesepahaman mengenai tata kelola data dalam laporan Identifying Key Enablers on Digital Identity.

"Sedangkan di sisi lain, dokumen tersebut juga menjelaskan dinamika diskusi antara anggota DEWG G20 terkait pengaruh dinamika politik dunia, khususnya konflik Rusia-Ukraina. Indonesia memahami dampak situasi geopolitik yang terjadi terhadap kondisi ekonomi global sebagai presidensi yang bersikap netral dan imparsial, Indonesia telah menjembatani diskusi yang sesuai dengan mandat utama DEWG, yaitu untuk isu-isu ekonomi digital dan bukan isu politik," jelas Menteri Johnny.

Baca Juga: Buka DEMM di Nusa Dua Bali, Menkominfo Ajak Menteri Digital Anggota G20 Bangun Konsensus

Mengenai perumusan langkah konkret yang akan dilakukan sesuai dokumen tersebut, Menkominfo menyatakan akan menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Dokumen ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Bapak Presiden Joko Widodo, dalam memimpin Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan digelar di bulan November nanti," tuturnya.