Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Presiden RI Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi mengaku bahwa Pemerintah harus mengakuisisi saham Freeport hingga 51 persen terlebih dahulu, baru Pemerintah bisa memerintahkan Freeport untuk membuat smelter.
Jokowi mengatakan, sebelumnya PT Freeport Indonesia sangat sulit diperintahkan untuk membuat smelter, untuk mengolah hasil tambangnya. Hasil tambang dijual dalam bentuk mentahan sehingga Indonesia tidak mendapatkan nilai tambahnya.
Baca Juga: Mati-matian Bela Jokowi, Ruhut Sitompul Sampai Sentil Sesama PDIP: Frustasi Berat, Memalukan!
"Dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur aja. Nggak, kamu buat smelter kita perpanjang, nggak bisa juga. Ya udah kita akusisi saja 51 persen, setelah dapat mayoritas buat smelster, baru bikin di Gresik," kata Jokowi dalam Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022: Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia di Menara Bank Mega, dipantau secara daring, Rabu (7/9/2022).
"Nanti bapak ibu lihat, Gresik 2024 kelihatan berapa nilai tambah tembaga yang lebih dari 50 tahun kita ekspor raw materilan," sambung Jokowi.
Tak hanya itu, upaya hilirisasi juga dilakukan pada produk hasil tambang lainnya, seperti bauksit, nikel dan copper. Hasil penghentian ekspor ini telah memunculkan nilai tambah hingga US$30 miliar.
Berkat kebijakan tersebut, neraca dagang Indonesia dengan China saat ini mengalami perbaikan. Tahun 2014 neraca daganganya minus US$13 juta. Namun di tahun 2021 sudah mengalami perbaikan menjadi minus US$2,4 juta. Angka ini pun akan terus membaik di tahun ini hingga 2024 mendatang.
Baca Juga: Bukan Kadrun, Dedengkot PDIP Sendiri Jujur Bilang Jokowi Bawa Indonesia Mundur!
"Tahun ini saya pastikan sudah surplus dengan RRT, saya pastikan itu karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
