Ekonom Sebut Ada Enam Poin Permasalahan Hilirisasi SDA di Indonesia

Ekonomi Senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyebut untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi sangatlah perlu dilaksanakan, namun untuk mencapai hal tersebut harus mampu melewati permasalahan yang ada di dalamnya. 

Fadhil mengatakan terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah aspek teknologi di dalam negeri yang belum dikuasai secara penuh oleh sumber daya manusia yang ada. Selain itu, dari skala ekonomi produk yang dihasilkan belum tercapai dan juga belum ada pasarnya. 

"Kalau kita lihat Korea misalnya itu jelas sekali, pertama dia memanfaatkan pasar dalam negeri dengan suatu target dan ada suatu roadmap tertentu dan produk tersebut harus bisa melakukan ekspansi pasar ke luar negeri," ujar Fadhil dalam Webinar, Rabu (7/9/2022). 

Baca Juga: Percepat Hilirisasi, MIND ID Berencana Gaet Investasi Domestik dan Internasional

Fadhil melanjutkan, permasalahan berikutnya adalah produk yang dihasilkan tidak cukup kompetitif dibandingkan yang dihasilkan oleh pelaku yang sekarang ini sedang ada di pasar. 

"Karena kita melakukan proses hilirisasi merupakan suatu yang baru di mana learning by doing dan pastinya akan terjadi inevisiensi dan lain-lain, " ujarnya.

Kemudian adalah struktur pasar di dalam industri yang ke hilir itu kompetitif dan sedikit jumlahnya, jadi terdapat natural barrier to entry untuk memasuki pasar tersebut, selain itu juga diperlukan investasi yang besar. 

Selanjutnya, terdapat margin yang diperoleh biasanya lebih kecil dibandingkan dengan margin produk yang berbasis bahan baku itu sendiri.

"Sehingga godaan bagi pelaku usaha untuk tetap mendapatkan margin yang lebih besar, jadi margin dari produk setengah jadi lebih besar itu mereka tidak tertarik untuk melakukan proses hilirisasi itu," ucapnya.

Fadhil menyebut yang terakhir adalah dari proses hilirisasi yang bersifat jangka panjang, jadi itu harus diikuti oleh kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu, dan biasanya dalam jangka panjang.

"Jadi misalnya kalau ada policy yang tidak konsisten, seperti yang sering terjadi di indonesia di mana ganti pejabat ganti kebijakan saya kira proses hilirisasi tidak akan berlangsung secara lancar," tutupnya.