Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5/2022).Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berharap larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk-produk turunannya tidak berlangsung lama, karena akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem industri sawit nasional. | Kredit Foto: Antara/Budi Candra Setya
Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat penanganan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang menjadi penopang perekonomian nasional guna menghadapi tantangan global. Terbukti di saat pandemi Covid-19, industri sawit tetap berjaya padahal semua sektor mengalami penurunan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan salah satu bentuk komitmen memajukan budidaya hingga industri kelapa sawit adalah mengubah nomenklatur Direktorat Jenderal Perkebunan dengan membuat Direktorat Sawit yang secara khusus menangani sawit. Selama ini sawit hanya ditangani oleh Koordinator atau setingkat Kasubdit sehingga penangganannya kurang maksimal.
Baca Juga: DPR Dukung Penggunaan B30 untuk Industri Sawit Guna Kurangi Solar
Mengacu data BPS, hingga Semester I - 2022, sektor industri perkebunan sawit telah mendorong pertumbuhan PDB pertanian Indonesia hingga tumbuh 2,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang terjadi kontraksi ekonomi nasional sebesar 0,74 persen, dan penyumbang PDB Pertanian 80 persen.
"Komoditas sawit menjadi salah satu penyumbang angka positif pada pertanian tahun 2020, sawit ini sebenarnya sebuah komoditas yang luar biasa, 80 persen PDB kita dari sawit. Untuk itu, sawit harus kelola dengan baik, meski subsidi pupuk sudah tidak ada lagi," kata Nur Alam, dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Nur Alam menyebutkan salah satu tujuan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia ialah untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga: Antisipasi Bahaya Krisis Pangan, Kementan Siapkan Tiga Strategi Baru
Untuk menunjang implementasi Permentan tersebut, diterbitkan keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 349/kpts/12/2020 tanggal 5 Desember 2020 tentang lembaga pelatihan ISPO, di mana hingga saat ini ada 7 lembaga pelatihan yang telah diakui.
"Dari data yang ada, jumlah peserta refreshment auditor ISPO sampai angkatan 26, berjumlah 718 orang dan pelatihan auditor ISPO reguler sampai angkatan 23 berjumlah 517 orang. Sehingga total sudah ada 1.235 orang auditor ISPO sejak Permentan Nomor 38/2020 diterbitkan," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait:
