Partai Demokrat Bocorkan Ada Pihak yang Jegal Anies Jadi Capres 2024, PDIP Langsung Panas: Sesat, Fitnah!

Junimart mengatakan, konstitusi sudah mengatur untuk siapa saja warga negara Indonesia mempunyai hak maju sebagai calon presiden RI. Negara tidak punya hak untuk halang-halangi.

"Kan ada sistem ketatanegaraan dan regulasi yang sudah mengatur untuk itu. Tidak ada dasar pemerintah untuk menghalangi. Sesuai aturan bisa nyapres ya monggo. Tidak perlu membentuk opini sesat. Kasihan masyarakat di grassroot diajak mengarah ke pembodohan," ujarnya.

Baca Juga: Baliho Anies Capres 2024 Diusung Nasdem Mulai Bertebaran di Jalan, Pengamat: Ini Gerakan Bersifat 2 Arah

Partai Demokrat menduga ada pihak yang berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies untuk maju sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai demokrat Benny Harman. Bahkan politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTI) ini menyebut pihak yang berupaya menjegal Anies itu sebaga Genderuwo.

"Saya hanya dengar saja. Ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Pak Anies menjadi calon presiden," jelas Benny kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat 16 September 2022.

Benny tidak menjelaskan pihak mana yang dia maksud sebagai Genderuwo. Yang jelas dia mengatakan bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang berupaya menjegal Anies Baswedan dari berbagai arah.

"Saya tidak tahu. Tapi yang penting ada invisible power. Invisible hand yang ingin menjegal," kata Benny.

Benny menyinggung pidato Ketua Umum Partai demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut Partai demokrat tidak akan mau dihalang-halangi oleh pihak mana pun.

Benny menilai, pernyataan AHY itu sebagai sinyal adanya invisible power yang mengganggu koalisi di luar kehendak penguasa saat ini.

"Ya itu tadi ada invisible power yang mengganggu yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini kan," katanya.

"Itu sudah jelas ada kan. Makanya kita menyampaikan sinyal itu. Pemerintah penguasa janganlah menyalahgunakan kekuasaan untuk menghambat munculnya koalisi baru, ya kan," tandas Benny.