PSI Tuduh Anies Perintahkan Pungli di Kelurahan, Relawan Anies: Omongan PSI Itu Semuanya Hoaks

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Relawan Bala Anies, Sismono Laode, mengomentari tuduhan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untaya, yang menyebut Anies Baswedan menyuruh lurah untuk menarik sumbangan dari warga.

Laode menegaskan politikus PSI kerap melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak valid terkait Anies Baswedan.

"PSI itu kan kalau ngomong tentang Pak Anies nggak ada yang benar, semuanya hoaks. Jadi, kalau ada informasi dari dia, itu nggak mungkinlah," ujar dia saat dihubungi Warta Ekonomi, Jumat (23/9/2022).

Baca Juga: Halo PDIP! Charta Politika Buktikan Elektabilitas Ganjar Nomor 1 Kalahkan Anies dan Prabowo, Gimana Nasib Puan?

Dia menyebut sikap Justin merupakan bagian dari strategi kampanye busuk yang menghalalkan segala cara. Menurutnya, sikap Justin justru menunjukkan betapa frustasinya terhadap citra Anies Baswedan.

"Serangan-serangan itu justru terbalik dengan persepsi masyarakat. Seperti survei yang dilakukan ILC menunjukkan 70% dari 60 ribu responden memilih Anies. Bahkan, ada yang melakukan survei tandingan tapi hasilnya tak jauh berbeda dengan ILC," kata Laode.

Hal tersebut, lanjut dia, malah menunjukkan makin mereka menjelek-jelekkan Anies, nama Anies Baswedan justru makin harum.

Laode juga berpendapat politikus seperti Justin tak seharusnya mengisi peran penting dalam jabatan kenegaraan. "Politikus busuk seperti ini tidak bisa dibiarkan dalam hal mengisi peran-peran legislasi maupun kebangsaan karena sangat berbahaya."

Sebelumnya, Justin mengaku ada warga yang melapor kepadanya bahwa warga diminta memberikan bayaran ketika mengurus surat keterangan di salah satu kelurahan di DKI Jakarta.

Justin kemudian memutuskan untuk mendatangi kelurahan tersebut dan mengatakan sang lurah langsung membenarkan bahwa perintah Gubernur DKI Jakarta menetapkan untuk mengumpulkan sekitar Rp88 juta untuk zakat dan Rp55 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI).

Politikus PSI itu menyayangkan sikap tersebut, bahwa seharusnya Pemprov DKI Jakarta menghapus stigma pengurusan dokumen di instansi pemerintahan harus mengeluarkan uang. Dia menyatakan akan menyurati Gubernur Anies Baswedan secara khusus guna memastikan kebenaran dari perintah tersebut.